PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Ilustrasi. Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik.

Pemerintah seharusnya menyesuaikan UU Cipta Kerja dengan ketentuan dalam UU PPP. JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia ...

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Oleh Redaksi

Sabtu (16/04/2022) - 20:20 WIB

0

Revisi UU PPP dinilai hanya untuk mengamankan UU Cipta Kerja. JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum ...

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

Oleh Redaksi

Jumat (15/04/2022) - 18:37 WIB

0

Komitmen pemerintah dan DPR menjalankan putusan MK soal UU Ciptaker dipertanyakan. JAKARTA -- Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi ...

Suasana Rapat Paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR menetapkan tiga rancangan RUU terkait pemekaran wilayah Papua menjadi RUU inisiatif DPR yaitu RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Pegunungan Tengah.

Pengesahan RUU PPP Ditunda untuk Masa Sidang Berikutnya

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 11:05 WIB

0

Pimpinan DPR sudah menerima surat dari Badan Legislasi tertanggal 13 April 2022. JAKARTA --Pengambilan keputusan tingkat II revisi Undang-Undang Nomor ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyerahkan DIM RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kepada Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).

Pasal Perbaikan Typo RUU PPP Dinilai Rawan Disalahgunakan

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 07:30 WIB

0

Pasal perbaikan typo justru dinilai merendahkan marwah pembentuk undang-undang. JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah telah menyepakati Pasal 72 ...

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Panja RUU PPP Sepakat Pengundangan Kini Jadi Kewenangan Kemensetneg

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 06:11 WIB

0

Kemenkumhan dan Kemensetneg sempat berdebat soal kewenangan ini. JAKARTA -- Panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang ...