Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Revisi UU PPP dinilai hanya untuk mengamankan UU Cipta Kerja. JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum ...

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 05:37 WIB

0

DPR dan pemerintah bahas 15 poin pada RUU PPP, di antaranya definisi metode omnibus. JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR ...

Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Sabtu (04/09).

DPD Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan Revisi UU PPP

Oleh Redaksi

Senin (11/04/2022) - 07:45 WIB

0

DPD siap memberikan pandangan politik hukum secara proporsional jika dibutuhkan. JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B ...

Mahasiwa berorasi saat mengikuti aksi di Lingkaran Abe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (1/4/2022). Akso terebut untuk menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

MRP: Pembahasan Tiga RUU Provinsi Papua Cederai Semangat Otsus

Oleh Redaksi

Minggu (10/04/2022) - 15:53 WIB

0

MRP menuding jika rakyat bersikap kritis dituduh separatis dan dilabeli teroris. JAKARTA -- Majelis Rakyat Papua (MRP) mengaku kecewa dengan ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyerahkan DIM RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kepada Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).

Kejar Penyelesaian RUU PPP, Baleg Rencanakan Pembahasan Juga Dilakukan Sabtu-Ahad

Oleh Redaksi

Jumat (08/04/2022) - 05:55 WIB

0

Baleg menyepakati 15 poin yang akan direvisi dalam Undang-Undang PPP. Baleg Targetkan Pembahasan Revisi UU PPP Selesai Sebelum 15 ...

Pemerintah Terima Usulan Pasal Perbaikan Typo Setelah UU Disahkan

Oleh Redaksi

Kamis (07/04/2022) - 16:46 WIB

0

Pemerintah menyerahkan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari revisi UU PPP. JAKARTA -- Pemerintah memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait ...

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (8/3/2022). Unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional itu menuntut pemerintah untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang tidak diskriminatif dan segera mengesahkan RUU TPKS yang pro terhadap korban kekerasan. Republika/Putra M. Akbar

Enam Hal yang Harus Dikawal Setelah UU TPKS Disahkan

Oleh Redaksi

Selasa (05/04/2022) - 19:18 WIB

0

RUU TPKS ditargetkan diketok palu sebelum rapat paripurna 14 April. oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban ...

Tag: baleg dpr