PSHK: Revisi UU PPP Gagal Menyasar Perbaikan Tata Kelola Regulasi

Baleg mengambil keputusan tingkat I atas revisi UU PPP dan akan disahkan dalam rapat paripurna mendatang, di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4) malam.

PSHK menilai revisi UU PPP gagal menyasar perbaikan tata kelola regulasi. JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia ...

Ilustrasi. Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik.

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Oleh Redaksi

Senin (18/04/2022) - 16:07 WIB

0

Pemerintah seharusnya menyesuaikan UU Cipta Kerja dengan ketentuan dalam UU PPP. JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia ...

Ilustrasi. Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK

Oleh Redaksi

Jumat (15/04/2022) - 19:06 WIB

0

Putusan MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker), bukan revisi UU PPP. JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Fakultas ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyerahkan DIM RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kepada Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).

Airlangga: Revisi UU PPP Buat Pembentukan Undang-Undang Semakin Efisien

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 07:53 WIB

0

Revisi UU PPP nantinya mengatur pembentukan aturan berbasis elektronik. JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi Badan Legislasi (Baleg) ...

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PKS Ledia Hanifa mengatakan fraksinya menyatakan belum dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) ditetapkan menjadi undang-undang.

Tolak Pengesahan Revisi UU PPP, PKS Ajukan Syarat Penggunaan Omnibus

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 07:27 WIB

0

Baleg DPR RI telah menggelar rapat pleno terhadap revisi UU PPP. JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menjadi ...

Kemenkumham Vs Sesneg Berebut Kewenangan, Sama-sama Bawa Nama Jokowi

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 06:01 WIB

0

Baleg menyebut perebutan kewenangan perundangan kedua kementerian memalukan. JAKARTA -- Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan ...

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 05:37 WIB

0

DPR dan pemerintah bahas 15 poin pada RUU PPP, di antaranya definisi metode omnibus. JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR ...

Wakil Ketua Baleg Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya.

Tak Satu Suara di RUU PPP, Baleg: Pemerintah Memalukan

Oleh Redaksi

Rabu (13/04/2022) - 19:33 WIB

0

Kemenkumham dan Kemensetneg tidak satu suara dalam pembahasan revisi tersebut. JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tergabung dalam panitia ...

Tak Satu Suara di Revisi UU PPP, Baleg: Pemerintah Memalukan

Oleh Redaksi

Rabu (13/04/2022) - 19:33 WIB

0

Kemenkumham dan Kemensetneg tidak satu suara dalam pembahasan revisi tersebut. JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tergabung dalam panitia ...

Pemerintah Terima Usulan Pasal Perbaikan Typo Setelah UU Disahkan

Oleh Redaksi

Kamis (07/04/2022) - 16:46 WIB

0

Pemerintah menyerahkan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari revisi UU PPP. JAKARTA -- Pemerintah memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait ...