BANDA ACEH – Ekonomi dan keuangan syariah yang mengusung prinsip keadilan, inklusivitas, dan universal terus meningkat seiring dengan tingginya minat masyarakat untuk mengonsumsi produk halal. Tidak hanya mengedepankan akidah, namun ekonomi dan keuangan syariah juga mendorong terwujudnya kemaslahatan di masyarakat. Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan syariah sebagai kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
“Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan ikhtiar dalam menjawab beragam tantangan pembangunan nasional, sekaligus membangun peradaban dunia yang lebih baik,” ujar Wapres saat menghadiri Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh, Jl. Japakeh, Peuniti, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Kamis (7/9/2023).
Secara khusus, Wapres meminta agar jajaran anggota KDEKS Provinsi Aceh yang baru saja dikukuhkan dapat menyusun program serta kebijakan secara holistik di seluruh sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai solusi dalam menghadapi tantangan di masyarakat.
“Jadikan ekonomi syariah sebagai jawaban atas berbagai permasalahan riil yang dihadapi umat, termasuk pemberantasan kemiskinan, tengkes atau stunting, maupun pemberdayaan UMKM,” imbaunya.
Menurut Wapres, kehadiran KDEKS dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan dan optimalisasi sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam merancang program kerja dan menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
“KDEKS mesti mampu merancang bangunan program dan kebijakan yang kokoh dan bagus dengan menggandeng partisipasi aktif semua pihak dalam mengoptimalkan kinerja sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah,” tegasnya.
Lebih jauh, Wapres menekankan perlunya eksplorasi mendalam terhadap kekayaan komoditas ekspor di wilayah Aceh agar dapat dihilirisasi. Untuk itu, ia meminta agar investasi dan kolaborasi terus didorong dengan menonjolkan kekhasan budaya Aceh, khususnya dalam inovasi produk halal.
“Saya minta segera dilakukan terobosan langkah sertifikasi halal, seiring meningkatnya minat masyarakat global untuk mengonsumsi produk yang halal dan thayyib,” pesan Wapres.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya investasi dan konsistensi para pemangku kepentingan di sektor ekonomi syariah dalam bekerjasama meningkatkan dukungan sarana dan infrastruktur, mengembangkan kapasitas UMKM, serta mengadopsi teknologi digital.
“Kolaborasi lintas pemangku kepentingan perlu terus diperluas, termasuk kemitraan usaha besar dan UMKM,” kata Wapres menekankan.
Selain itu, industri ekonomi dan keuangan syariah yang berkembang pesat memerlukan peningkatan kualitas dan daya saing yang konkret. Untuk itu, Wapres meminta agar inovasi pada bidang kuliner halal, busana muslim, dan pariwisata ramah muslim dapat terus dikembangkan dengan mengutamakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Budayakan inovasi dan kreativitas yang melipatgandakan nilai tambah dan kemanfaatan bagi umat,” pinta Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres meyakini dengan dikukuhkannya jajaran pengurus KDEKS Provinsi Aceh akan memacu laju pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, serta peranan konkretnya di tengah masyarakat.
“Kehadiran KDEKS Provinsi Aceh saya yakini akan memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Serambi Mekkah,” ujar Wapres optimis.
“Tidak terbatas pada penguatan keuangan syariah, tetapi juga pada sektor industri produk halal, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan, hingga peningkatan edukasi, literasi, sekaligus inklusi ekonomi syariah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki menyampaikan komitmen penuh pemerintah Aceh sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, menjalankan sektor ekonomi dan keuangan syariah sebagai landasan utama fokus pembangunan pemerintah Aceh.
“Pemerintah dan rakyat Aceh memiliki harapan bahwa ke depan, Aceh dapat semakin sejahtera dengan mengoptimalkan dan memberdayakan institusi keuangan syariah, mengoptimalkan institusi Baitul Mal, meningkatkan pemberdayaan wakaf, infak, zakat, dan sedekah,” jelas Achmad.
Pada akhir acara, Wapres turut menyaksikan Penyerahan Bantuan Renovasi Masjid dari Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh CEO Regional Aceh kepada Rektor UIN Ar-Raniry Mujiburrahman.
Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Aceh.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien.[]
