Instruktur hukum humaniter internasional disiapkan TNI AL.
JAKARTA — TNI Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan para perwiranya yang akan diproyeksikan sebagai Instruktur Hukum Humaniter Internasional. Persiapan itu dilakukan melalui Pelatihan Instruktur Diseminasi Hukum Humaniter Internasional.
Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksamana Pertama TNI Leonard Marpaung mengatakan, pelatihan tersebut diikuti oleh para perwira berpangkat Letda sampai dengan Mayor dari Koarmada I, Seskoal, Kolinlamil, Kormar, Diskesal, Disbintalal, Puspomal dan Lantamal III. Leonard menyebut, ada beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui pelatihan itu. Di antaranya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman setiap prajurit TNI AL tentang hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia menurut hukum nasional dan internasional,
Kemudian, meningkatkan kemampuan setiap prajurit TNI AL dalam menerapkan hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan operasi militer. Lalu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan prajurit TNI AL dalam menerapkan aturan pelibatan (rules of- engagement atau ROE).
“Apalagi tuntutan tugas yang begitu kompleks dan keterbatasan pengetahuan tentang hukum humaniter dan HAM yang dimiliki oleh sebagian besar prajurit TNI AL, tentunya akan sangat relevan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas di masa sekarang dan masa yang akan datang,” kata Leonard dalam siaran pers Dinas Penerangan Angkatan Laut yang diterima di Jakarta, Selasa (5/4).
Adapun pelatihan itu juga didampingi oleh Ketua Delegasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Wilayah Regional Untuk Indonesia dan Timor Leste, Dorothea Krimitsas. Para peserta pelatihan menerima materi berupa Pengantar Hukum Humaniter Internasional (HHI), Pengantar Hak Asasi Manusia (HAM), serta metode persenjataan dan alat perang.
Selanjutnya, perlindungan orang dan obyek sipil serta perlakuan terhadap penduduk di wilayah yang diduduki, perlindungan kapal rumah sakit dan korban kapal karam, penegakan hukum terhadap pelanggaran HHI dan HAM. Lalu, tanggung jawab komando dan kendali dalam konflik bersenjata, ROE TNI serta Tactical Floor Games (TFG) dengan narasumber dari TNI AL, Babinkum TNI, International Committee of the Red Cross (ICRC), serta Badiklat Kejaksaan Agung.
Sumber: Republika
