Partai Buruh Ancam Organisir 5 Juta Pekerja Mogok Jika Revisi UU Cipta Kerja Dilanjutkan

Sejumlah massa buruh saat melaksanakan aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (14/5/2022). Dalam aksi yang merupakan rangkaian peringatan Hari Buruh Sedunia tersebut mereka menyuarakan 18 tuntutan salah satunya menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Republika/Putra M. Akbar

"Aksi besar-besaran, setop produksi, apabila UU Cipta Kerja dipaksakan," kata Said. JAKARTA -- Partai Buruh mengancam akan mengorganisir 5 juta ...

Perbaikan RUU Cipta Kerja Harus Akomodir Semua Pihak

Oleh Redaksi

Senin (02/05/2022) - 09:45 WIB

0

Jangan sampai ada pihak yang tidak senang pada hasil perbaikan UU Cipta Kerja. JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Rahmad ...

Ilustrasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)

Serikat Buruh Ungkap Ada Perusahaan Besar tak Mau Bayar THR Karyawan Kontrak

Oleh Redaksi

Kamis (21/04/2022) - 06:11 WIB

0

Perusahaan itu berdalih UU Cipta Kerja membolehkan karyawan kontrak tak diberi THR. JAKARTA -- Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengungkapkan, ...

Ilustrasi. Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi manusia (HAM) Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi (LP3ES) Herlambang P Wiratraman mengatakan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) harus dikritisi publik.

PSHK: RUU PPP Jangan Hanya Jadi Alat Legitimasi UU Ciptaker

Oleh Redaksi

Senin (18/04/2022) - 16:07 WIB

0

Pemerintah seharusnya menyesuaikan UU Cipta Kerja dengan ketentuan dalam UU PPP. JAKARTA -- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia ...

Ilusttrasi. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyesuaikan atau memberlakukan tarif layanan keimigrasian baru yang sebelumnya tidak terakomodir di kebijakan lama.

Kemenkumham Sesuaikan Tarif Layanan Keimigrasian Baru

Oleh Redaksi

Minggu (17/04/2022) - 13:50 WIB

0

Ada layanan keimigrasian baru yang menjadi amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. JAKARTA -- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan ...

Ilustrasi. Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STIH) Jentera Bivitri Susanti mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Oleh Redaksi

Sabtu (16/04/2022) - 20:20 WIB

0

Revisi UU PPP dinilai hanya untuk mengamankan UU Cipta Kerja. JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum ...

Pakar: Metode Omnibus Cenderung Sembunyikan Aspek Penting

Oleh Redaksi

Sabtu (16/04/2022) - 05:04 WIB

0

Tujuan revisi UU PPP hanya untuk memasukkan metode omnibus demi UU Cipta Kerja. JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari ...

Ilustrasi. Ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ahli Hukum: Revisi UU PPP Bertentangan dengan Putusan MK

Oleh Redaksi

Jumat (15/04/2022) - 19:06 WIB

0

Putusan MK memerintahkan perbaikan UU Cipta Kerja (Ciptaker), bukan revisi UU PPP. JAKARTA -- Ahli hukum tata negara dari Fakultas ...

LP3ES: DPR-Pemerintah Bahas RUU PPP dengan Cara tak Patut

Oleh Redaksi

Jumat (15/04/2022) - 18:37 WIB

0

Komitmen pemerintah dan DPR menjalankan putusan MK soal UU Ciptaker dipertanyakan. JAKARTA -- Peneliti pusat studi hukum dan hak asasi ...

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Oleh Redaksi

Kamis (14/04/2022) - 05:37 WIB

0

DPR dan pemerintah bahas 15 poin pada RUU PPP, di antaranya definisi metode omnibus. JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR ...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menyerahkan DIM RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) kepada Badan Legislasi DPR, Kamis (7/4/2022).

Pemerintah Terima Usulan Pasal Perbaikan Typo Setelah UU Disahkan

Oleh Redaksi

Kamis (07/04/2022) - 16:46 WIB

0

Pemerintah menyerahkan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari revisi UU PPP. JAKARTA -- Pemerintah memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait ...