KPK Kembali Periksa Koordinator MAKI Terkait TPPU Bupati Banjarnegara

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjawab pertanyaan wartawan saat tiba untuk memenuhi pemanggilan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/4/2022). Boyamin dipanggil KPK untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Drektur PT Bumi Rejo dalam penyidikan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka.

Tim penyidik memiliki alat bukti terkait kasus TPPU yang menjerat Budhi Sarwono. JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan ...

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman selaku penggugat mengikuti sidang praperadilan mafia minyak goreng di PN Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (19/4/2022). MAKI dan Perkumpulan Aspirasi Masyarakat Keadilan Indonesia (ASMAKI) menggugat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan karena Menteri Perdagangan dinilai tidak kunjung mengumumkan tersangka mafia minyak goreng padahal telah mengakui sudah memiliki data dan bukti-bukti kuat.

Hakim Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Terhadap Menteri Perdagangan

Oleh Redaksi

Senin (25/04/2022) - 12:50 WIB

0

Hakim tunggal menyatakan gugatan praperadilan oleh MAKI sangat prematur. JAKARTA--Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dewa Ketut Kartana menolak gugatan ...

Koodinator MAKI Boyamin Saiman di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (18/4/2022).

Koordinator MAKI Pantau Sidang Suap Tambang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin

Oleh Redaksi

Senin (18/04/2022) - 15:16 WIB

0

Irfan Idham membantah kliennya terlibat dugaan korupsi peralihan IUP di Tanah Bumbu. JAKARTA -- Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ...

Koordinator MAKI Boyamin Saiman memberikan pandangannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/11/2021). Dalam RDP tersebut MAKI memberikan masukan dan pendapat mengenai substansi RUU tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa berwenang melakukan koordinasi dalam rangka supervisi untuk percepatan dan atau penyelesaian penyidikan.

MAKI Desak KPK Supervisi Kasus Suap Izin Tambang Tanah Bumbu

Oleh Redaksi

Rabu (13/04/2022) - 13:17 WIB

0

MAKI mendesak kasus dugaan suap izin tambang di Tanah Bumbu diungkap tuntas. JAKARTA--Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman ...