BANDA ACEH | LENSA KITA – Akademisi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) Taufiq Abdul Rahim menilai tidak ada jaminan Aceh semakin baik jika nantinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Pj Gubernur dari kalangan TNI-Polri aktif.
Menurutnya, jika Pj Gubernur Aceh dari kalangan militer, ini artinya kehidupan serta kondisi demokrasi politik mengalami ‘set-back’ (kemunduran) setelah hilangnya ‘dwi-fungsi’ ABRI pasca reformasi.
“Tidak ada jaminan lebih baik, bahkan jauh dari warna demokrasi politik ditengah banyaknya persoalan di Aceh,” kata Taufiq Abdul Rahim, Minggu (29/5/2022).
Taufiq menyampaikan, jabatan untuk Pj. Gubernur Aceh adalah wewenang pemerintah pusat dan merupakan hak prerogratif Presiden. Hal ini, kata dia, dapat dipastikan bukan sesuatu yang sangat istimewa.
Apalagi, kata dia, mengharapkan akan menghidupkan iklim demokrasi, karena dapat dipastikan akan tunduk dan patuh sesuai keinginan serta kepentingan politik pusat.
Dia menjelaskan, semestinya Aceh sudah melakukan pergantian jabatan gubernur secara demokratis yakni melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022, namun alasan pemilihan umum serentak pada 2024 maka pilkada Aceh batal terlaksana.
“Ini artinya secara demokratis, hak demokrasi Aceh sesuai dengan (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 telah dilanggar, sehingga secara bersama seluruh elemen patuh, juga seluruh elite/pemimpin dan rakyat Aceh melanggar atau mengangkangi UUPA sebagai aturan tentang kekhususan Aceh,” sebutnya.
Pengamat politik dari Unmuha ini mengatakan, tidak perlu terlalu berharap terhadap kebijakan strategis untuk membangun Aceh dan menciptakan kehidupan yang lebih baik, merubah serta memperbaiki kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.
Sebab, lanjut dia, semua harus tunduk dan patuh bagaimana arahan pemerintah pusat yang juga saat ini terlalu banyak persoalan dalam berbagai kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya dan lain.
“Ini juga signifikan dengan semakin hilangnya kekhususan Aceh juga selaras dengan matinya demokrasi di Aceh. Sehingga rakyat juga akan tidak bisa berharap banyak dari Pemerintah Aceh,” demikian Taufiq.
