Batam — Festival Media Selat Malaka 2026 resmi dibuka di Politeknik Negeri Batam, Sabtu (19/9/2026). Kegiatan yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia bersama AJI Batam dan AJI Tanjungpinang ini mengangkat isu kemerdekaan pers dan keadilan hak asasi manusia di Asia Tenggara.
Festival yang untuk pertama kalinya digelar di dua kota—Batam dan Tanjungpinang—tersebut mempertemukan jurnalis dari berbagai daerah di Indonesia, akademisi, aktivis, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta sejumlah peserta dan mitra dari negara lain.
Ketua Festival Media Selat Malaka 2026, Adam Zulfikar, mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang pertemuan jurnalis, melainkan ruang untuk memperluas diskusi mengenai kondisi media dan jurnalisme, khususnya di kawasan kepulauan dan perbatasan.
“Di tengah situasi seperti sekarang, ruang untuk berdiskusi, bertukar perspektif, dan membicarakan berbagai persoalan justru mesti terus diperbanyak,” kata Adam saat membuka Festival Media Selat Malaka 2026 di Ruang Auditorium, Gedung Utama Lantai 2 Poltek Batam, Sabtu (19/9/2026).
Menurutnya, persoalan yang dihadapi jurnalis saat ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Tantangan serupa juga dirasakan oleh media dan jurnalis di negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, Selat Malaka dinilai memiliki makna penting sebagai ruang pertemuan berbagai kepentingan lintas negara.
“Selat Malaka bukan hanya batas geografis; ia adalah ruang yang mempertemukan kita. Dari sini, kita melihat ada banyak isu melampaui batas negara yang bisa dibicarakan bersama, terutama terkait media, jurnalisme, demokrasi, dan masyarakat sipil,” ujarnya.
Festival Media Selat Malaka 2026 digelar selama beberapa hari di Batam dan akan dilanjutkan di Tanjungpinang. Panitia menyiapkan puluhan kegiatan, mulai dari seminar internasional dan nasional, lokakarya, pelatihan jurnalistik, diskusi, hingga pameran foto.
Festival ini juga dirangkai dengan pertunjukan seni yang mengangkat kesenian lokal Kepulauan Riau. Setelah rangkaian kegiatan di Batam selesai, peserta akan melanjutkan kegiatan ke Tanjungpinang, termasuk mengikuti sarasehan di Pulau Penyengat. Adam menegaskan bahwa seluruh kegiatan festival diselenggarakan secara mandiri tanpa menggunakan anggaran APBN maupun APBD.
Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengatakan bahwa Batam dan Tanjungpinang memiliki posisi strategis untuk menjadi ruang pembahasan mengenai kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas negara. Menurutnya, kawasan Selat Malaka sejak dahulu tidak hanya menjadi jalur perdagangan, tetapi juga ruang perjumpaan budaya, pengetahuan, dan gagasan.
“Karena itu, Batam dan Tanjungpinang sangat relevan menjadi tempat untuk membicarakan kemerdekaan pers dan solidaritas jurnalis lintas batas,” kata Bambang.
Ia menyebut posisi Batam sebagai kawasan industri, investasi, dan perbatasan membuat daerah ini harus berhadapan dengan berbagai persoalan kompleks, mulai dari perdagangan manusia, lingkungan pesisir, transisi energi, pembangunan industri, hingga keamanan digital. Dalam situasi tersebut, pers dinilai memiliki peran penting untuk memastikan proses pembangunan berlangsung secara transparan dan tetap memperhatikan suara masyarakat.
“Kemerdekaan pers bukan hanya kepentingan jurnalis. Kemerdekaan pers adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, terverifikasi, berimbang, dan bebas dari tekanan,” ujarnya.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan etika dan profesionalisme, terlebih di tengah maraknya disinformasi dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
“AI dapat membantu mengolah data dan mempercepat produksi informasi. Namun, teknologi yang sama dapat digunakan untuk membuat deepfake, memanipulasi gambar, dan menyebarkan informasi palsu,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perguruan tinggi dan media memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi. Kampus berperan dalam menyiapkan pengetahuan, riset, dan inovasi, sedangkan media membantu memastikan pengetahuan tersebut dapat dipahami, diuji, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Di ruang yang sama, Ketua AJI Indonesia, Nanni Aprida, mengatakan bahwa penyelenggaraan Festival Media Selat Malaka di Batam dan Tanjungpinang dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ia mempertanyakan apakah seluruh suara masyarakat dari berbagai pulau telah mendapatkan ruang yang setara dalam praktik jurnalistik.
“Indonesia itu negara kepulauan. Semua pulau ini penting. Namun, pertanyaannya, apakah seluruh suara dari pulau-pulau itu telah mendapatkan ruang yang setara dalam jurnalisme kita?” kata Nanni.
Menurut Nanni, jurnalis yang bekerja di wilayah kepulauan dan perbatasan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jarak geografis, biaya transportasi, keterbatasan jaringan komunikasi, minimnya sumber daya redaksi, hingga kesulitan mengakses informasi dan narasumber menjadi sejumlah kendala nyata yang dihadapi. Kondisi tersebut, kata dia, membuat sebuah proses peliputan terkadang membutuhkan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari.
Oleh karena itu, Festival Media Selat Malaka bukan sekadar kegiatan berkumpulnya para jurnalis. “Festival media ini bukan sekadar festival media biasa, bukan sekadar ajang kumpul-kumpul, melainkan kesempatan bagi kita semua untuk belajar mengapa jurnalisme itu sangat penting,” katanya.
Nanni menuturkan bahwa jurnalisme memiliki peran penting karena membantu masyarakat memahami persoalan di sekitarnya, mengawasi kekuasaan, dan memperjuangkan hak atas informasi. Di sisi lain, jurnalis juga dituntut untuk membuka ruang pemberitaan bagi kelompok rentan yang selama ini kurang terdengar, seperti nelayan, masyarakat adat, perempuan, pekerja migran, dan kelompok minoritas.
Kendati demikian, jurnalis juga membutuhkan pelindungan ketika menjalankan tugasnya.
“Jurnalis harus bebas dari intimidasi, memiliki akses terhadap informasi, mendapatkan pelindungan ketika menghadapi ancaman, serta memperoleh hak-hak ketenagakerjaan yang layak,” ujarnya. Nanni menegaskan bahwa pelindungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kehidupan berdemokrasi.
Dibuka dengan Doa untuk Jurnalis yang Hilang
Pembukaan Festival Media Selat Malaka 2026 diawali dengan doa bersama untuk lima jurnalis bersama sejumlah awak kapal yang dilaporkan hilang saat menjalankan tugas peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. Adam mengajak seluruh peserta untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing.
“Semoga mereka diberikan keselamatan dan keluarga yang menunggu diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucap Adam.
Nanni juga menyinggung hilangnya para jurnalis tersebut dalam pidatonya. Menurutnya, hilangnya para jurnalis bukan sekadar persoalan profesi, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
Festival Media Selat Malaka 2026 selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian diskusi, lokakarya, dan pelatihan yang membahas berbagai isu seputar media, demokrasi, hak asasi manusia, serta persoalan masyarakat di kawasan kepulauan dan perbatasan.[]
