JAKARTA — PT Bank Aceh Syariah memperkuat langkah strategis untuk mempersiapkan diri menjadi bank devisa. Perseroan menggandeng Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) guna mempercepat penguatan sumber daya manusia, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, proses bisnis, serta sistem dan infrastruktur.
Pertemuan Bank Aceh Syariah dan LPPI berlangsung di Gedung LPPI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari roadmap perseroan untuk memperluas kapasitas layanan perbankan dan mendukung konektivitas ekonomi Aceh dengan pasar nasional maupun internasional.
Direktur Utama Bank Aceh Syariah Fadhil Ilyas mengatakan, rencana menjadi bank devisa bukan semata-mata berkaitan dengan penambahan jenis layanan. Menurutnya, agenda tersebut merupakan bagian dari transformasi perusahaan agar mampu melayani masyarakat dan dunia usaha dengan cakupan yang lebih luas.
“Menjadi bank devisa bukan sekadar menambah jenis layanan, tetapi merupakan bagian dari transformasi Bank Aceh untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan layanan yang lebih luas kepada masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, proses persiapannya harus dilakukan secara serius, terukur, dan memenuhi seluruh aspek yang dipersyaratkan,” ujar Fadhil.
Fondasi Organisasi Jadi Fokus Utama
Dalam pertemuan tersebut, Bank Aceh dan LPPI membahas kesiapan lintas fungsi yang dibutuhkan untuk mengembangkan aktivitas devisa. Area yang menjadi perhatian mencakup treasury, bisnis, manajemen risiko, kepatuhan, operasional, dan sumber daya manusia.
Bank Aceh juga menilai penguatan kompetensi serta kesiapan organisasi merupakan elemen penting sebelum layanan devisa dikembangkan secara lebih luas. Perseroan ingin memastikan seluruh fondasi internal telah memadai, mulai dari kualitas SDM, proses bisnis, infrastruktur teknologi, hingga tata kelola perusahaan.
“Kami ingin memastikan seluruh fondasi pendukungnya benar-benar siap, mulai dari SDM, sistem, proses bisnis, manajemen risiko, kepatuhan, hingga tata kelola. Dengan persiapan yang baik, pengembangan bisnis dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Fadhil.
Bank Aceh menegaskan, proses menuju bank devisa akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Dengan demikian, agenda perseroan saat ini masih berada pada tahap persiapan dan penguatan internal, bukan berarti status bank devisa telah diperoleh.
Momentum Ekonomi dan Kredit Nasional
Langkah Bank Aceh tersebut berlangsung ketika ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi nasional pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29% secara tahunan (year-on-year/yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal I-2026 sebesar 5,61%.
Secara kuartalan, ekonomi Indonesia tumbuh 3,73%, sedangkan pertumbuhan semester I-2026 mencapai 5,45%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,81% yoy. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi sebesar 15,97% yoy.
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026 berada dalam kisaran 4,9% hingga 5,7%. Permintaan domestik masih menjadi salah satu penyangga utama pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan intermediasi perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67% yoy menjadi Rp9.081 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan Mei 2026 yang berada di level 11,51% yoy.
Berdasarkan penggunaannya, kredit investasi menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 24,9%. Kredit modal kerja tumbuh 8,94%, sedangkan kredit konsumsi tumbuh 5,75%. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh 20,45%, sementara kredit UMKM tumbuh 1,05% yoy.
Di sisi pendanaan, dana pihak ketiga tumbuh 10,21% yoy menjadi Rp10.282 triliun. OJK mencatat rasio likuiditas industri masih berada pada level memadai dengan Liquidity Coverage Ratio sebesar 182,75%. Kualitas kredit juga membaik, tercermin dari penurunan NPL gross menjadi 2,09% dan NPL net sebesar 0,82%.
Dari sisi permodalan, ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal atau CAR sebesar 23,70%. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate pada level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 21–22 Juli 2026.
Potensi Layanan bagi Dunia Usaha Aceh
Bagi Bank Aceh, pengembangan layanan devisa memiliki arti strategis seiring meningkatnya aktivitas perdagangan, investasi, dan dunia usaha di wilayah tersebut. Kehadiran layanan perbankan devisa diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Layanan tersebut juga berpotensi memperkuat hubungan ekonomi Aceh dengan pusat-pusat perdagangan nasional dan pasar internasional. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan pengelolaan risiko valuta asing, sistem operasional, kepatuhan, serta kemampuan perseroan membangun volume transaksi secara sehat.
Fadhil menegaskan, target Bank Aceh bukan hanya memperoleh status sebagai bank devisa, melainkan memastikan layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian Aceh.
“Targetnya bukan hanya mendapatkan status sebagai bank devisa, tetapi bagaimana nantinya layanan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan perekonomian Aceh. Karena itu, kesiapan menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.
Ke depan, Bank Aceh akan melanjutkan penguatan internal dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan setiap tahapan persiapan berjalan terukur serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
