BANDA ACEH | LENSA KITA – Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan (Disnak) Aceh terus melakukan upaya penanggulangan terkait wabah Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) yang menyerang ternak sapi. Pihaknya juga memperketat pengawasan hewan ternak yang masuk ke Aceh dari luar.
“Kemudian kami juga terus mengawasi lalu lintas ternak di pos perbatasan check point dan pendirian posko PMK di seluruh Kabupaten/Kota,” kata Kepala Dinas Peternakan Aceh, Rahmandi, Sabtu (28/5/2022).
Selin itu, pihaknya terus melakukan sejumlah upaya penanganan, seperti mengkoordinir dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 23 Kabupaten/Kota dalam penanganan dan penanggulangan PMK.
“Kami juga melakukan penanganan dan penanggulangan terhadap ternak yang suspek PMK di kabupaten kota dan memberi bantuan obat-obatan dan desinfektan,” ujar Rahmandi.
Dia mengatakan, Disnak Aceh juga melakukan koordinasi dengan Bupati/Wali Kota dan Forkopimda se-Aceh guna menyatukan langkah penanganan sehingga semua kebijakan penanganan diharapkan berjalan efektif.
Untuk mengetahui perkembangan harian kasus PMK, Rahmandi juga melakukan koordinasi rutin dengan seluruh pihak terkait di kabupaten kota. Hasil yang diperoleh kata Rahmandi segera diteruskan ke pemerintah pusat.
Lebih lanjut, pengawasan pasar hewan di Kabupaten/Kota juga diperketat guna mendeteksi kemungkinan adanya ternak yang terjangkit wabah PMK yang beredar di pasar hewan.
Terkait itu, pihaknya juga sudah melakukan penutupan sementara pasar hewan di sejumlah daerah, seperti pasar hewan di Aceh Tamiang, Bireuen dan Aceh Utara.
Pihaknya juga melakukan komunikasi sosialisasi dan edukasi(KIE) tentang PMK, baik pada peternak maupun pedagang. “Surveilance juga terus dilakukan oleh BVET Medan dan Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan Aceh di Daerah terindikasi PMK,” katanya.
Disamping itu, Pemerintah dalam penanganan kasus PMK jiga disebut melakukan pengujian sampel terhadap ternak yang diduga suspek PMK.
Menurutnya, beberapa Kabupaten/kota dikatakan telah melapor kasus kecurigaan PMK dan ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel.
“Kabupaten yang sudah melapor suspeck PMK dan sudah diambil sampelnya adalah Aceh Timur, Aceh Besar, Langsa, dan Bireuen,” ujar Rahmandi.
Sementara beberapa kabupaten lainnya yang sudah melapor kasus PMK akan segera dilakukan pengambilan sampel. Seperti Aceh Utara, Lhokseumawe, Pidie dan Pidie Jaya.
Guna memudahkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan wabah PMK mulai dari pusat sampai daerah, maka tingkat pusat, provinsi dan kabupaten masing-masing telah membentuk Crisis Center atau Posko Waspada PMK.
