Jakarta – Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) memperkuat sinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam pertemuan strategis membahas pendanaan dan percepatan proyek prioritas nasional. Dipimpin oleh Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen dan Wakil Kepala Abdul Manan, diskusi berlangsung di Menara Bappenas, Jakarta, Jumat (23/5).
Fokus utama pertemuan adalah solusi atas tantangan keterbatasan anggaran yang menghambat pembangunan infrastruktur vital, termasuk Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Iskandar mengungkapkan bahwa pagu indikatif tahun 2026 lebih rendah dibanding 2025, menyulitkan BPKS dalam menjalankan mandat nasionalnya.
“Kami butuh dukungan kuat lintas kementerian, terutama Bappenas, untuk menjembatani kebijakan, regulasi, dan kelembagaan yang menjadi hambatan kronis,” tegas Iskandar.
Direktur Pembangunan Indonesia Barat Bappenas, DR. RER. NET. Jayadi, mendorong BPKS untuk menyiapkan skenario fiskal yang realistis serta membuka opsi pendanaan alternatif di luar skema Rupiah Murni. Ia juga menjadwalkan pertemuan trilateral antara BPKS, Bappenas, dan Ditjen Anggaran Kemenkeu pada 5 Juni 2025 mendatang.
“Bappenas siap mengawal usulan BPKS ke Kemenkeu, asalkan didukung dokumen teknis yang komprehensif,” ujar Jayadi.
Sejalan dengan penyusunan Rencana Strategis 2025–2029, BPKS juga diminta menuntaskan persoalan kelembagaan serta menyiapkan proposal proyek terintegrasi untuk didanai melalui blue book.
Dengan pertemuan ini, BPKS berharap percepatan kawasan Sabang tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga mampu menarik pendanaan kreatif lintas sektor dan mitra strategis nasional.
Turut hadir dalam pertemuan ini Deputi Umum BPKS Fajran Zain, Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah, dan perwakilan Direktorat Pengembangan Regional Sumatera Utara Bintang Rahmat Wananda.
