BANDA ACEH – Aktivis muda, Azharul Husna terpilih sebagai Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, periode 2022-2026. Dirinya terpilih melalui rangkaian kegiatan Rapat Umum Anggota (RUA) VI KontraS Aceh yang berlangsung sejak Kamis-Jumat (18-19 Agustus 2022) di Banda Aceh.
RUA VI dihadiri oleh sedikitnya 55 anggota KontraS Aceh, baik secara online dan offline. Pada hari pertama, digelar diskusi publik membahas konsolidasi masyarakat sipil dalam upaya mendukung perdamaian yang berkelanjutan di Aceh. Diskusi ini menghadirkan pembicara Direktur Katahati Institute Raihal Fajri, Ketua Dewan Pengurus KontraS Aceh Feri Kusuma, serta Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, Oni Imelva.
Kegiatan lalu dilanjutkan dengan Rapat Umum Anggota untuk membahas sejumlah agenda, di antaranya laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus serta Badan Pekerja KontraS Aceh, AD/ART, usulan program kerja ke depan, dan pemilihan Dewan Pengurus serta Koordinator Badan Pekerja KontraS Aceh.
Untuk jajaran dewan pengurus, KontraS Aceh menetapkan lima orang: Maimun Saleh, Norma Manalu, Surna Lastri, Heri Saputra dan Hendra Saputra.
Agenda lalu berlanjut dengan pencalonan Koordinator BP KontraS Aceh. Dalam kesempatan ini dua orang mencalonkan diri sebagai koordinator, yakni Azharul Husna dan Robby Firmansyah.
Hasil pemungutan suara (voting), Azharul Husna memperoleh 37 suara, mengungguli Robby Firmansyah yang memperoleh 18 suara. Dengan hasil tersebut, maka Azharul Husna secara sah terpilih sebagai Koordinator KontraS Aceh periode yang baru, menggantikan koordinator periode 2017-2021, Hendra Saputra.
Azharul Husna memaparkan beberapa hal dalam visi-misi pencalonannya sebagai Koordinator BP KontraS Aceh. Terkait visi, Husna menjelaskan, dirinya menyatakan ingin menjadikan KontraS Aceh sebagai organisasi yang solid dan berkarakter untuk mendorong pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu.
Husna juga menegaskan beberapa poin misinya untuk kepemimpinan KontraS Aceh ke depan, yakni 1) memperkuat kelembagaan dan badan pekerja, 2) memperkuat jaringan yang selama ini telah dibangun baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta 3) melakukan konsolidasi komunitas korban dalam mendorong pengakuan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM masa lalu.
Sebelumnya, Azharul Husna menjabat Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye di KontraS Aceh. Ia dikenal konsisten bergiat di isu hak asasi manusia di Aceh, terutama advokasi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM serta pengorganisasian komunitas korban. Hal ini digelutinya sejak bergiat di beberapa lembaga sebelumnya, seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK).
“Dengan kepemimpinan KontraS Aceh ke depan, kita ingin memastikan bahwa KontraS Aceh akan tetap menjadi garda terdepan dalam upaya masyarakat sipil mendorong pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh,” ujar Husna.
Selain itu, dirinya juga menegaskan pentingnya mengarusutamakan isu-isu terkait hak asasi manusia di kalangan generasi muda. “Dalam banyak kesempatan, KontraS Aceh terus mendorong peran aktif pemuda di Aceh untuk ikut menyuarakan narasi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu, di antaranya lewat program Sekolah
Hak Asasi Manusia (SeHAMa), kegiatan ‘Lorong Ingatan’, Museum HAM KontraS Aceh, serta yang terakhir kemarin, mengadakan event Letter of Hope (surat harapan) yang semuanya diadakan secara kolaboratif melibatkan aktivis, mahasiswa hingga kalangan seniman di Aceh, ini akan terus digalakkan,” pungkasnya. []
