Banda Aceh- Sejumlah pemuda di Banda Aceh yang tergabung dalam Gerakan Orang Muda, Disabilitas dan Perempuan Aceh, Anak Muda Democracy Resilience (KAMu DemRes), serta Masyarakat Anti Hoax Aceh (MAHA) menyatakan keprihatinan terhadap bangsa dan runtuhnya nilai demokrasi, di Sekber Jurnalis, Banda Aceh, Senin (5/2/2024).
Koordinator MAHA, Rizki Amanda, menyatakan keprihatinan atas sikap keliru yang diambil oleh presiden Joko Widodo yang mengampanyekan Gibran sebagai calon wakil presiden nomor urut 02.
“Terkait pernyataan presiden Joko Widodo, presiden boleh berkampanye. Ya boleh saja beliau berkampanye asalkan beliau berhenti atau cuti dari jabatan presiden,” ujar Rizki, Senin (5/2/2024).
Lebih mendalam, Rizki mengatakan keprihatinannya terkait kampanye yang dilakukan presiden aktif kepada anaknya sendiri. Menurutnya masyarakat harus memahami bahwa demokrasi yang ada di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
“Ketika presiden berkampanye apalagi terhadap anaknya sendiri (Gibran Rakabuming Raka), maka masyarakat juga tahu bahwa kondisi demokrasi sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Menurutnya politik dinasti merupakan suatu ancaman bagi nilai demokrasi, namun hal tersebut dipraktikkan dan dikampanyekan oleh presiden Joko Widodo. Maka demikian, Rizki menilai hal tersebut sudah melanggar undang-undang yang berlaku.
“Politik dinasti merupakan salah satu ancaman bagi demokrasi, pada hari ini itu dipraktikkan sendiri oleh pemimpin negara, beliau sebagai wajah Indonesia namun mempraktikkan hal yang salah dan melanggar Undang-undang,” ujar Rizki.
Menurut Rizki pernyataan sikap tersebut dibuat untuk mengajak akademisi yang ada di Aceh agar mengambil sikap maupun penolakan terkait nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia di masa pemilu.
“Jadi kita mengambil sikap terlebih dahulu agar akademisi ikut menyatakan sikap dan penolakan terkait demokrasi di Indonesia belakangan ini,” tutupnya.
Koordinator KAMu DemRes, Raudhatul Hasanah Lie, mengatakan pernyataan sikap tersebut adalah awal pergerakan menyuarakan keruntuhan nilai demokrasi dari Aceh agar berdampak dan dipahami oleh masyarakat luas.
“Aksi ini mungkin kecil, kami mengharapkan dampak yang besar dan luas. Itu alasan kami menginisiasi kegiatan ini, sebagai awalan dari Aceh untuk menyuarakan keruntuhan nilai demokrasi yang sedang terjadi,” ungkap Raudhatul. (Chairil Aqsha Anwar/Lensakita.com)
