Banda Aceh – Pemerintah Aceh memastikan pelaksanaan realisasi Bantuan Meugang Presiden menjelang Ramadan 2026 akan dilakukan sesuai petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak bencana.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat bernomor 400.6/848/SJ tertanggal 12 Februari 2026 tentang Penggunaan Bantuan Presiden untuk Meugang Menjelang Bulan Ramadan Tahun 2026.
“Surat tersebut menjadi pedoman resmi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merealisasikan Bantuan Meugang Presiden, sehingga pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan terarah,” kata Muhammad MTA dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Menteri Dalam Negeri, para bupati diperintahkan untuk segera melakukan pembelian sapi lokal melalui Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait. Proses tersebut dilakukan melalui perubahan penjabaran APBK dan cukup dilaporkan kepada pimpinan DPRK.
“Para bupati diminta segera melakukan belanja sapi lokal melalui dinas terkait, dengan mekanisme perubahan penjabaran APBK dan melaporkannya kepada pimpinan DPRK. Ini untuk memastikan proses berjalan cepat namun tetap sesuai aturan,” ujarnya.
Muhammad MTA juga menegaskan bahwa bantuan Meugang Presiden wajib disalurkan dalam bentuk daging, bukan uang tunai. Artinya, masyarakat penerima manfaat akan menerima daging yang telah dipotong dan siap dibagikan.
“Pembagian bantuan tidak boleh dalam bentuk uang. Masyarakat akan menerima daging yang telah dipotong. Hal ini untuk menjaga kesesuaian dengan tujuan program serta memastikan bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya menjelang Ramadan,” tegasnya.
Menurutnya, arahan dan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri telah memperjelas tata cara pelaksanaan di daerah, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam implementasinya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pesan Gubernur Aceh agar seluruh bupati dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program oleh SKPD, serta membangun koordinasi komprehensif dengan para geuchik di tingkat gampong.
“Gubernur berharap para bupati dan Forkopimda dapat melakukan pendampingan secara baik, serta memperkuat koordinasi dengan para geuchik agar distribusi Bantuan Presiden ini berjalan sukses dan membawa berkah bagi masyarakat terdampak dalam menyambut Ramadan,” ujarnya.
Di tengah proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah, Pemerintah Aceh juga menegaskan bahwa berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi pemerintah pusat.
“Dalam setiap kesempatan, Gubernur selalu mengajak seluruh elemen untuk terus bersatu demi Aceh yang lebih baik dan bangkit dari bencana. Semangat kebersamaan ini penting agar setiap program bantuan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tutupnya.[]
