Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (dari kiri) berjabat tangan saat deklarasi dukungan Pilpres 2024 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Ahad (13/8/2023). Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkoalisi bersama Partai Gerindra sekaligus mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024
JAKARTA — Koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024. Sejak dideklarasikan di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (13/8/2023), masing-masing partai melakukan komunikasi intensif satu sama lain.
Terakhir, Prabowo Subianto melalui Institute Kajian Strategis UKRI mengundang fungsionaris partai koalisi dalam acara bertajuk ‘Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045’ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (15/8/2023). Di acara tersebut, Prabowo memaparkan sejumlah visi dan program yang bertujuan melanjutkan keberhasilan pemerintahan di Kabinet Indonesia Maju.
Hanya saja, Prabowo menekankan lebih kuat pada aspek kedaulatan dan daya saing di tingkat global. “Program pro rakyat yang diusung oleh Presiden Joko Widodo perlu kita lanjutkan dan kita perkuat lagi. Karena program tersebut bisa melindungi perekonomian bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Prabowo.
Hal senada dengan yang disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di sejumlah kesempatan sebelumnya. Zulhas menitikberatkan isu kedaulatan sebagai kelanjutan dari keberhasilan pemerintahan Jokowi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Menurut Zulhas, kedaulatan di bidang pangan dan energi menjadi hal penting untuk dicapai oleh pemerintahan selanjutnya. Menteri perdagangan (mendag) itu juga menekankan pentingnya swasembada pangan dicapai oleh pemerintah RI periode 2024-2029.
“Pembangunan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur yang telah dikerjakan Kabinet Indonesia Maju, perlu dilanjutkan dengan mengawal kedaulatan di bidang pangan dan energi. Swasembada pangan merupakan mandat pemerintahan berikutnya yang harus disukseskan bersama,” kata Zulhas di Jakarta, Selasa (16/8/2023).
Dalam sebuah wawancara bersama TV nasional, Zulhas sempat mengusulkan nama baru untuk koalisi bersama Gerindra, Golkar, dan PKB. Hal itu untuk menggantikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibentuk hanya oleh Gerindra dan PKB. “Saya usulkan namanya Koalisi Indonesia Maju Berdaulat,” ucap Zulhas.
Sumber: Republika
