BANDA ACEH | LENSA KITA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Abyadi Siregar, menyebutkan adanya praktik nepotisme dari kakek turun ke cucu di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy, Banda Aceh.
Hal itu kata Abyadi disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar saat menerima kunjungan Kepala Ombudsman Aceh bersama tim di ruang Ketua DPRK.
Abyadi menjelaskan, pasca reformasi birokrasi berbagai lini sudah digaungkan pemerintah sejak beberapa tahun silam dalam berbagai sektor termasuk proses penerimaan CPNS hingga sektor lain. Namun, masih tetap saja ada praktik nepotisme yang terjadi seperti di Kota Banda Aceh.
“Menarik ini, jadi temuan ini kita dapati saat bertemu dengan Ketua DPRK Banda Aceh dan pimpinan DPRK lain saat itu. Nepotisme pegawai itu dimulai dari kakek sampai cucu. Itu terjadi di PDAM Tirta Daroy,” kata Abyadi kepada wartawan, Senin (18/4/2022).
Abyadi menilai PDAM Tirta Daroy berstatus perusahaan daerah dan masih bagian dari Pemko Banda Aceh. Struktur pengawas perusahaan daerah biasanya adalah Sekda Kota dan Kepala Bagian Perekonomian.
“Kita heran, saat ketemu Ketua DPRK kemarin. Kenapa untuk instalasi harus melalui Dinas PUPR Banda Aceh, bukan dilakukan secara mandiri oleh PDAM. Kemudian antara Dinas PUPR Banda dengan PDAM ini seperti ada perang dingin. Kedua instansi ini ego sektoralnya sangat besar. Itu informasi awal yang saya terima dari Ketua DPRK,” ujarnya.
Dia membandingkan beberapa wilayah di Banda Aceh yang sama sekali belum tersentuh air bersih antara lain Gampong (Desa) Ulee Lheue, Lingke dan Makam Pahlawan. Menurutnya, pelayanan tidak akan maksimal jika nepotisme itu sangat kuat ditambah ego sektoral instansi.
“Yang terdampak, pelayanan publik. Itu semua sebab akibatnya. Kita coba akan telusuri ini, termasuk yang terbaru nepotisme pegawai ini. Saya terkejut, nepotisme masih kentara terjadi. Cukup disayangkan. Padahal semua sudah jamannya transparansi dan reformasi birokrasi,” ungkapnya.
Abyadi bahkan terheran-heran dengan praktik nepotisme tersebut, dan pihaknya sangat menyayangkan. Nepotisme itu terjadi di PDAM bagaikan sebuah perusahaan keluarga, bagaimana dengan pengawasannya?
“Saya bingung dan heran, bagaimana pengawasannya. Disitukan ada peran Pemko Banda Aceh. Ini akan kita telusuri segera termasuk dampaknya ke pelayanan publik yaitu distribusi air bersihnya,” tegasnya.
Abyadi menyebutkan, praktik nepotisme itu didapati oleh Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar dari penelusuran para wakil rakyat disana. Temuan itu juga diamini oleh Wakil Ketua DPRK lainnya.
Uniknya, praktik nepotisme di PDAM Tirta Daroy itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak kakek, hingga cucu. Praktiknya adalah dalam rekrutmen pegawai yang berlangsung secara turun temurun berkepanjangan.
“Selain permasalahan distribusi air bersih ini, beberapa wilayah di Kota Banda Aceh ini memang sama sekali belum tersentuh air bersih PDAM. Disini yang kita bingung, saat kita tanya Tirta Daroy bilang untuk instalasi dibangun oleh Dinas PUPR Banda, PDAM hanya pelayanan. Jika instalasi terpasang, akan dilayani dan dialirkan oleh PDAM,” kata Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar.
Permasalahan lain yang mengemuka adalah, kata Farid, pegawai di PDAM Tirta Daroy itu turun temurun kakek sampai ke cucu. “Disini yang kita bingung dan heran, praktik itu terjadi,” kata dia.
