Bireuen — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Saifuddin Muhammad, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP) segera melakukan pengerukan atau normalisasi muara dan alur Sungai Krueng Peudada, Kabupaten Bireuen.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul keluhan para nelayan di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Peudada yang kesulitan membawa boat keluar masuk muara akibat pendangkalan. Kondisi tersebut semakin dirasakan ketika air dalam kondisi surut dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan nelayan sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Saifuddin Muhammad yang akrab disapa Yah Fud mengatakan, dirinya banyak menerima laporan dan keluhan dari nelayan terkait kondisi Krueng Peudada yang semakin dangkal.
“Keluhan para nelayan di TPI Peudada ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Mereka kesulitan keluar masuk untuk melaut karena muara dan alur Krueng Peudada mengalami pendangkalan. Saya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera turun tangan melakukan pengerukan atau normalisasi muara dan alur sungai ini,” ujar Yah Fud.
Menurut Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bireuen tersebut, pendangkalan Krueng Peudada tidak terlepas dari dampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Aceh pada akhir tahun lalu. Material dan sedimentasi yang terbawa arus menyebabkan kondisi alur sungai semakin dangkal sehingga mengganggu akses nelayan menuju laut.
Yah Fud menegaskan, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai masalah infrastruktur sungai. Menurutnya, kondisi muara Krueng Peudada berkaitan langsung dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan.
“Nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada kondisi perairan dan akses menuju laut. Kalau boat mereka tidak bisa keluar masuk dengan aman, tentu penghasilan mereka ikut terganggu. Karena itu, normalisasi Krueng Peudada harus menjadi bagian dari upaya pemulihan sektor perikanan pascabencana,” katanya.
Ia juga menyoroti informasi mengenai rencana pengalokasian anggaran sekitar Rp1,5 triliun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi sektor perikanan. Yah Fud berharap anggaran tersebut dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perikanan di daerah-daerah yang terdampak bencana, termasuk persoalan akses nelayan seperti yang terjadi di Peudada.
“Kalau memang tersedia anggaran rehabilitasi sektor perikanan sekitar Rp1,5 triliun, kita berharap programnya harus dapat menyentuh daerah-daerah yang mengalami dampak dan kerusakan akibat bencana. Kami meminta Krueng Peudada ini menjadi salah satu prioritas penanganan rehabilitasi di sektor kelautan dan perikanan di Aceh,” ujarnya.
Yah Fud mengatakan, dirinya akan mendorong aspirasi para nelayan tersebut melalui jalur kelembagaan DPRA agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia juga berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Aceh, dan Kemen KKP dapat segera dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan pendangkalan Krueng Peudada.
Menurutnya, penanganan yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar survei maupun pendataan, tetapi langkah konkret agar nelayan dapat kembali beraktivitas dengan aman dan lancar.
“Yang kita harapkan bukan sekadar survei atau pendataan, tetapi ada langkah konkret. Nelayan harus bisa kembali melaut dengan aman dan lancar. Pengerukan muara dan alur Krueng Peudada menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat nelayan di TPI Peudada,” pungkasnya.[]
