Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4/2026), di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan.
Kegiatan tersebut merupakan tahap awal dalam proses audit guna memastikan akuntabilitas, transparansi, serta kesesuaian pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem didampingi Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh A. Murtala, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Muhammad Diwarsyah, Inspektur Aceh Abdullah, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Andri Yogama, serta Wakil Ketua II DPR Aceh Ali Basrah.
Mualem menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap bersikap terbuka dan kooperatif dengan menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan secara akurat dan tepat waktu.
“Kami meyakini bahwa pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi yang konstruktif untuk memperbaiki tata kelola keuangan, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran,” ujar Mualem.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Ia juga berharap proses pemeriksaan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Aceh.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Aceh turut menerima surat tugas pemeriksaan LKPD dari BPK RI sebagai bagian dari tahapan resmi dimulainya audit laporan keuangan pemerintah daerah.[]
