Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengambil langkah cepat untuk memediasi perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, hingga berujung damai.
Kedua pimpinan daerah tersebut bahkan tampak berangkulan usai mencapai kesepakatan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis malam (2/4/2026) di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh.
Langkah cepat ini ditempuh Pemerintah Aceh sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, demi kepentingan masyarakat Pidie Jaya serta memastikan pembangunan dapat berjalan lebih lancar dan kondusif.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana kekeluargaan itu turut dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Pidie Jaya, di antaranya Ketua MPU Pidie Jaya, Abiya Kuta Krueng.
Rangkaian mediasi diawali dengan makan malam bersama, sebelum dilanjutkan dengan pertemuan terbatas antara Wagub, Bupati, Wakil Bupati, serta para tokoh masyarakat.
Dalam forum tertutup tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan dan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang sempat mencuat ke publik.
Upaya mediasi yang dilakukan Fadhlullah tidak berlangsung singkat. Sejak pagi hari, Wagub telah menggelar pertemuan secara bertahap dengan pihak-pihak terkait guna menyerap aspirasi dan memahami akar permasalahan.
Pertama, Fadhlullah bertemu secara terpisah dengan Wakil Bupati Hasan Basri untuk mendengarkan langsung persoalan serta harapannya. Selanjutnya, pada siang hari, ia menerima Bupati Sibral Malasyi guna memperoleh perspektif dari pihak yang berbeda.
Memasuki sore hari, Wagub kembali menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat Pidie Jaya yang turut berperan dalam mendorong upaya perdamaian.
Puncaknya, pada malam hari seluruh pihak dikumpulkan dalam satu forum di rumah dinas Wakil Gubernur Aceh. Melalui dialog yang intens dan konstruktif, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai.
Momen rekonsiliasi ditandai tidak hanya dengan berjabat tangan, tetapi juga berangkulan antara Sibral Malasyi dan Hasan Basri, disaksikan oleh Wagub serta para tokoh masyarakat.
Fadhlullah menyampaikan bahwa mediasi tersebut merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar tidak berdampak pada jalannya pembangunan daerah.
“Mediasi ini merupakan langkah cepat Pemerintah Aceh untuk meredam gejolak pemerintahan di Pidie Jaya, agar upaya pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh berbagai persoalan,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, perdamaian ini penting demi memastikan roda pemerintahan berjalan stabil, sehingga pembangunan di Pidie Jaya dapat berlangsung lebih lancar, efektif, dan kondusif.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan dapat kembali berjalan solid, fokus pada pelayanan kepada masyarakat, dan memastikan pembangunan di Pidie Jaya terus bergerak maju,” ujarnya.
Dengan berakhirnya perselisihan tersebut, diharapkan stabilitas pemerintahan di Pidie Jaya semakin terjaga dan seluruh program pembangunan daerah dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.[]
