Banda Aceh – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan tujuh instruksi khusus Menteri Dalam Negeri dalam Musrenbang RKPD Aceh Tahun 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (23/4/2026).
Menariknya, Safrizal mengawali arahan dengan mengutip filosofi militer Sun Tzu: “Know yourself, know your enemy. A thousand battles, a thousand victories.” Kutipan ini digunakan untuk mengingatkan pentingnya strategi matang dalam memenangkan pembangunan di Aceh.
Safrizal memaparkan bahwa “musuh” utama Aceh saat ini adalah inflasi yang mencapai 5,31 persen per Maret 2026. Kondisi ini dipicu gejolak geopolitik global yang berdampak langsung pada kenaikan harga energi dan daya beli masyarakat di daerah.
Selain inflasi, tantangan nyata lainnya adalah angka pengangguran terbuka yang berada di level 5,64 persen, serta perlunya kerja keras dalam menekan angka stunting di tingkat kabupaten/kota.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Safrizal menawarkan resep sukses strategi “ADA” (Availability, Distribution, Affordability). Strategi ini sebelumnya terbukti efektif membawa Bangka Belitung dari provinsi dengan inflasi tertinggi menjadi terendah nasional saat ia menjabat sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (2023 – 2024).
Di sisi lain, ia mengajak Pemerintah Aceh mengenali potensi diri melalui bonus demografi. Dengan usia produktif mencapai 64,16 persen dan IPM di angka 76,23, Aceh dinilai punya modal besar untuk melakukan transformasi ekonomi dan hilirisasi industri.
Dalam tujuh arahan Mendagri yang disampaikannya, Safrizal menekankan agar penurunan stunting menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah. Ia juga mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui digitalisasi pajak agar Aceh tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Instruksi lainnya mencakup percepatan belanja daerah sejak awal tahun, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, hingga penyelarasan program daerah dengan visi nasional Asta Cita. Safrizal juga mewanti-wanti agar Aceh mulai menyiapkan skema pembiayaan alternatif menghadapi transisi penurunan Dana Otsus.
Kegiatan yang digelar Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini diikuti pejabat dari berbagai unsur. Selain pemerintah pusat seperti Kemendagri, Bappenas, dan DPR RI, hadir pula tokoh daerah seperti Sekda Aceh M. Nasir, unsur Forkopimda Aceh, DPR Aceh, para kepala SKPA, serta para Bupati dan Wali kota se-Aceh.
Acara yang dibuka oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf ini juga turut dihadiri oleh perwakilan LSM dan pers, menjadikannya sebuah forum kolaborasi lintas sektoral untuk merumuskan draf final pembangunan Aceh 2027 yang lebih tangguh dan tepat sasaran.[]
