Aceh Timur – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) bekerja sama dengan komunitas korban tragedi Idi Cut (Simpang Kuala) menyelenggarakan peringatan Tragedi Idi Cut dan Ara Kundoe dalam bentuk kenduri serta doa bersama untuk para korban.
Kegiatan berlangsung di Lapangan Simpang Kuala Idi Cut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Sabtu (14/2/2026).
Acara tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan lembaga, di antaranya perwakilan Gubernur Aceh melalui Kepala Kesbangpol Aceh, perwakilan Wali Nanggroe Aceh, perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan.
Kemudian, pimpinan dan komisioner KKR Aceh, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh, Badan Reintegrasi Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, Panglima Laot Aceh, unsur BRA, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Rusyidi Mukhtar yang mewakili Wali Nanggroe Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur, unsur TNI dan Polri, serta tokoh masyarakat dan perwakilan korban.
Ketua KKR Aceh, Masthur Yahya, menyampaikan bahwa Tragedi Idi Cut–Ara Kundoe yang terjadi pada 3 Februari 1999 merupakan salah satu peristiwa yang meninggalkan duka mendalam dalam sejarah konflik Aceh.
Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil dan dampak sosial serta psikologis yang panjang bagi keluarga korban dan masyarakat sekitar.
“Tragedi ini menjadi simbol penderitaan masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik bersenjata, ketika prinsip perlindungan HAM belum berjalan sebagaimana mestinya,” kata Masthur.
Ia menyebutkan, bahwa hingga kini luka fisik dan batin akibat tragedi tersebut masih membekas dalam ingatan keluarga korban dan memori kolektif masyarakat Aceh.
Menurutnya, belum optimalnya pemulihan hak korban menjadikan peringatan ini sebagai ruang moral penting untuk menyuarakan harapan akan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ketua panitia kegiatan, Faisal Rizal Hasan, menegaskan bahwa peringatan Tragedi Idi Cut–Ara Kundoe memiliki peran strategis dalam merawat ingatan kolektif agar peristiwa pelanggaran HAM tidak dihapus dari kesadaran publik.
Faisal Rizal menilai, bahwa ingatan sejarah yang dirawat secara kritis merupakan instrumen penting untuk mencegah keberulangan kekerasan di masa depan.
Sambutan Malik Mahmud Al Haytar yang dibacakan oleh Rusyidi Abubakar menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana edukasi HAM bagi generasi muda.
Generasi yang tidak mengalami masa konflik perlu memahami dampak pelanggaran HAM, pentingnya penghormatan terhadap hak hidup, serta urgensi membangun budaya damai dan keadilan sosial.
“Aceh bukan daerah kebencian, Aceh adalah daerah kedamaian,” demikian pesan dalam sambutan tersebut.
Pemerintah Aceh juga menyampaikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja KKR Aceh dalam menghadirkan kejelasan sejarah, pemulihan korban, serta penguatan rekonsiliasi. Pendekatan yang ditempuh menekankan dialog, kebijaksanaan, dan komitmen semua pihak.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan korban.
Ia juga menyoroti perlunya perhatian pemerintah pusat terhadap penyelesaian berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Aceh, termasuk Simpang Kuala Idi Cut, Ara Kundoe, dan Bumi Flora, baik melalui mekanisme non-yudisial maupun yudisial.
Kegiatan haul turut diisi dengan pembacaan tahlil, doa bersama, serta santunan kepada anak yatim yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, anggota DPRK Aceh Timur, unsur KPA Aceh Timur, serta Aceh Foundation.
Peringatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam membangun perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di Aceh.[]
