BANDA ACEH | LENSA KITA – Ketua Komisi V DPRA, Muhammad Rizal Falevi Kirani, mendesak Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki agar segera menertibkan pertambangan ilegal yang beroperasi bebas di kawasan Geumpang, Kabupaten Pidie. Dia menilai, tambang ilegal tersebut sudah banyak memakan korban jiwa.
“Kita harus memberikan perhatian penuh terhadap terjadinya beberapa problematika bahkan nyawa manusia melayang di pertambangan ilegal yang ada di Geumpang,” kata Falevi di Gedung DPRA, Jumat (15/7/2022).
Politisi Partai Naggroe Aceh (PNA) ini menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie hingga saat ini tidak mampu menangani persoalan tambang ilegal tersebut lantaran banyak mafia yang bermain disana.
“Pemkab Pidie enggak sanggup menanganinya, disana banyak maop-maop (mafia-mafia). Disinilah lemahnya kita Pemerintah Aceh dalam hal sensitifitas terhadap peka kita kepada rakyat,” ungkapnya.
Falevi menjelaskan, akibat dari pertambangan ilegal itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti terjadinya abrasi hingga menyebabkan bencana banjir bandang dikemudian hari.
Mantan aktivis mahasiswa ini juga menuturkan, bahwa dirinya sejak awal telah mengingatkan Pemerintah Aceh agar segera membentuk tim terpadu untuk menangani persoalan tambang ilegal itu melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taqwallah.
“Tetapi saudara Sekda cuma mendengar saja ocehan-ocehan kami. Kami yang sampaikan ini adalah fakta yang ada di lapanan,” katanya.
Akan tetapi hingga saat ini, lanjutnya, DPRA tidak mengetahui apakah tim terpadu itu sudah terbentuk atau belum. Namun yang jelas, sambung dia, tim tersebut tidak ada di lapangan.
“Disinilah lemahnya saudara Sekda Aceh sehingga beberapa program yang menyentuh langsung terhadap masyarakat itu tidak booming,” pungkasnya.[]
