BANDA ACEH – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) melaksanakan Ambassadors Inspirational Talk di Universitas Syiah Kuala (USK), dengan tema Kontribusi Bagi Negeri Melalui Diplomasi, yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Kamis (2/3/2023).
Rangkaian kegiatan tersebut juga diikuti dengan Sosialisasi Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Wakil Rektor I USK, Prof Agussabti, mengatakan dua kegiatan itu, akan menambah wawasan bersama terkait dunia diplomasi Indonesia, dan peranan Indonesia dalam kancah global.
Baca Juga: Fakultas Hukum USK Juara II Kompetisi Peradilan Semu Piala MA
PNA Kubu Irwandi Respons Putusan PPTUN Medan Menangkan Gugatan Tiyong: Masih Ada Kasasi
Adapaun narasumber pada Ambassadors Inspirational Talk, terdiri dari para Direktur Jenderal di Kemenlu, meliputi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Teuku Faizasyah, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, L. Amrih Jinangkung, dan Inspektur Jenderal Kemenlu, Ibnu W. Wahyutomo. Serta turut bersama, Direktur Diplomasi Publik Kemenlu, Yusron B. Ambary, juga Sekretaris Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kemenlu, Carolina Tinangon (tbc).
WR I USK menyampaikan, diplomasi merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa Indonesia meraih kemerdekaan, masa ketidakstabilan kondisi ekonomi, serta masa pandemi covid-19 kemarin, diplomasi menjadi garda terdepan bagi keberlangsungan Indonesia.
“Kemampuan diplomasi ekonomi menjadi senjata utama dalam menarik investasi asing, demi menjaga kestabilan ekonomi negara. Dari contoh tersebut, terlihat jelas bahwa peranan diplomasi begitu menentukan keberlangsungan dan kestabilan sebuah negara,” sebut Prof Agussabti.
Baca Juga: PTTUN Medan Menangkan Gugatan PNA Kubu Tiyong
Menurutnya, kemampuan diplomasi Indonesia telah teruji saat Indonesia mengetuai G20 tahun 2020 kemarin. Melalui diplomasi yang kuat, Indonesia berhasil menyelenggarakan G20 dengan sangat produktif.
Indonesia berhasil melahirkan Deklarasi Bali 2022 dan sejumlah hasil konkret lainnya seperti dana pandemi. Capaian tersebut menambah modal sosial Indonesia di kancah internasional. Sebelum itu, Indonesia juga aktif mendorong kesetaraan akses vaksin, dan dialog perdamaian, baik di regional maupun global.
“Keberhasilan G20 kemarin tentunya membuat masyarakat global memiliki harapan yang tinggi kepada Indonesia, terutama di tahun 2023 ini dengan terpilihnya Indonesia sebagai ketua ASEAN. Oleh karena itu, saat ini adalah momentum penting dalam diplomasi Indonesia,” terangnya.
Pun demikian, Kemenlu juga punya tantangan ke depannya. Terutama penanganan atas tantangan yang sejalan dengan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia yang meliputi penguatan diplomasi kedaulatan, diplomasi pelindungan, memajukan kerja sama ekonomi, serta diplomasi perdamaian dan kemanusiaan.
Terkait itu, Moderator kegiatan tersebut, turut menyinggung konflik yang pernah melanda Aceh dan sedang di Papua, termasuk tersanderanya Pilot Susi Air asal Selandia baru. Mengenai itu, Teuku Faizasyah menjelaskan bahwa sebenarnya menarik sekali melihat konteks Papua dan Aceh, bahkan sempat berbincang dengan WR I USK, terkait keinginan membangun kajian S2 terhadap resolusi konflik.
“Konflik Aceh merupakan pengalaman berharga bagi negeri kita, khususnya penyelesaian konflik secara damai dan bermartabat,” ujar Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Kemenlu itu.
Mengenai pilot Selandia Baru, ia mengatakan, Pemerintah RI berkomunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru secara terus menerus, termasuk Menfasilitasi tim Selandia Baru untuk datang ke Jayapura. Indonesia punya empati yang besar terkait persoalan tersebut, sebab menurutnya, Indonesia juga pernah di posisi yang sama, dimana warga negaranya pernah diculik di Somalia, Afganistan, dll.
“Kita pernah di posisi yang sama, kita berempati dengan Selandia Baru. Dari awal kita tegaskan bahwa (RI) lebih ke masalah penegakan hukum dan Selandia baru lebih pada posisi memastikan keselamatan warga negaranya,” ungkap Teuku Faizasyah.
Lebih jauh ia menerangkan, untuk proses ke depan bukan ranah Kemenlu. Dalam penegakan hukum, ada otoritas dalam negeri yang menanganinya, namun tugas Kemenlu memastikan komunikasi kedua negara berjalan baik. Sehingga mereka terus menerus bisa terinformasi bagaimana rencana pemerintah terkait warga negara.
“Kami berharap para mahasiswa bisa mengambil inspirasi dari kegiatan ini. Kemenlu termasuk yang paling progresif di jajaran kementerian. Selain dipimpin oleh perempuan, komposisi diplomat di Kemenlu sudah hampir 50 banding 50,” bebernya.[]
