BANDA ACEH | LENSA KITA – Kepala Satgas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi Arief Nurcahyo secara terbuka mengapresiasi komitmen pemerintah di Aceh, baik itu Pemerintah Aceh maupun Kabupaten/Kota di Aceh terkait Monitoring Center for Prevention (MCP).
Hal itu disampaikan Arief Nurcahyo dalam Rapat Pimpinan dengan Sekda Aceh dan para Sekda kabupaten/kota se-Aceh, di Ruang Rapat Sekda Aceh, Kamis (9/6/2022). Dalam pemaparannya, Arief menyampaikan sejumlah materi terkait MCP.
“Terimakasih dan apresiasi atas komitmen Sekda Aceh dan Sekda kabupaten /kota terkait MCP. Kita tidak mengejar angka-angka, tapi tujuan kita adalah untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang jauh lebih baik. Poin MCP hanya dua hal, yaitu komunikasi dan transparansi,” ujar Arief Nurcahyo.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Indra Khaira Jaya, dalam materinya yang berjudul Pengawasan Akselerasi Program P3DN Menuju Pasar Mandiri di Aceh, menjelaskan tujuan, manfaat dan dampaknya bagi Indonesia, khususnya Aceh.
“Jika P3DN sukses, maka UMKM akan sangat terbantu. Dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi Pemerintah Aceh, karena Aceh termasuk yang tercepat di Indonesia dalam merumuskan kebijakan P3DN ini,” kata Indra Khaira Jaya.
Pemerintah Aceh juga menghadirkan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, yang menyampaikan materi berjudul Over View Kebijakan Mekanisme Penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 2022. Dalam materinya, Kanwil DJPB menyatakan siap membantu Pemerintah Daerah, terutama terkait pelatihan-pelatihan.
“Kapan saja, setiap saat kami siap membantu pemerintah daerah, terutama melalui pelatihan-pelatihan yang kami berikan gratis tanpa biaya. Kami juga siap membantu jika memang ada kendala-kendala yang ditemui oleh Pemda. Dalam upaya menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu kuncinya hanya satu, yaitu koordinasi,” ungkapnya.
Selain para pemateri, kegiatan ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M Jafar, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh, serta sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Biro di jajaran Pemerintah Aceh lainnya. []
