BERLIN – Kanselir Jerman Olaf Scholz menyerukan lebih banyak upaya diplomatik untuk proses perdamaian Ukraina. Dia memuji upaya Arab Saudi baru-baru ini yang mengundang puluhan negara guna membahas perdamaian di Ukraina.
“Masuk akal bagi kita untuk melanjutkan pembicaraan (damai) ini karena mereka meningkatkan tekanan pada Rusia untuk menyadari bahwa ia telah mengambil jalan yang salah dan harus menarik pasukannya serta membuat perdamaian menjadi mungkin,” kata Scholz dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik Jerman, ZDF, Ahad (13/8/2023), dikutip laman Deutsche Welle.
Dia menambahkan, pembicaraan tentang perdamaian Ukraina yang digelar di Jeddah, Arab Saudi, pada 5-6 Agustus 2023 lalu, sangat penting. “Sayangnya, (pembicaraan di Jeddah) hanya permulaan,” ucapnya.
Perwakilan dari sekitar 40 negara berpartisipasi dalam pembicaraan di Jeddah. Amerika Serikat (AS), Cina, termasuk Jerman, turut mengutus wakilnya ke pertemuan tersebut. Namun Rusia tak diundang ke pembicaraan itu.
Menurut Olaf Scholz, partisipasi Cina dalam pembicaraan damai Ukraina sangat penting. Sebab Beijing kemungkinan merupakan mitra internasional terpenting Rusia. Cina sudah menyatakan netral dalam konflik Rusia-Ukraina. Kendati demikian ia mendorong perundingan agar peperangan antara kedua negara tersebut dapat segera berakhir.
Pada peringatan satu tahun perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari 2023 lalu, Cina merilis dokumen bertajuk merilis dokumen bertajuk China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis. Dokumen itu berisi 12 poin usulan Cina untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.
Secara ringkas ke-12 poin tersebut yakni, menghormati kedaulatan semua negara, meninggalkan mentalitas Perang Dingin, menghentikan permusuhan, melanjutkan pembicaraan damai, menyelesaikan krisis kemanusiaan, melindungi warga sipil dan tahanan perang, menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir, mengurangi risiko strategis seperti penggunaan senjata nuklir dan senjata kimia, memfasilitasi ekspor gandum, menghentikan sanksi sepihak, menjaga stabilitas industri dan rantai pasok, serta mempromosikan rekonstruksi pasca-konflik.
Sumber: Republika
