BANDA ACEH | LENSA KITA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tergabung dalam Tim Pansus LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 meninjau sejumlah proyek yang dikerjakan Pemerintah Aceh pada tahun 2021.
Peninjauan itu dibagi dalam tiga kelompok untuk wilayah timur, tengah dan barat selatan Aceh yang dilakukan pada 13 hingga 17 Mei 2022.
Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh, Yahdi Hasan, mengatatakan dirinya dalam peninjauan itu tergabung dalam kelompok 2 untuk wilayah tengah Aceh. Wilayah yang menjadi tugas tim 2 yakni Dapil 2 (Pidie dan Pidie Jaya), Dapil 3 (Bireuen), Dapil 4 (Tengah dan Bener Meriah) dan Dapil 8 (Tenggara dan Gayo Lues).
Adapun anggota kelompok 2 Tim Pansus LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2021 itu yakni Rijaluddin (PKB), Nurdiansyah Alasta (Demokrat) Yahdi Hasan (PA), H. Ali Basrah (Golkar), Falevi Kirani PNA), Syukri Abdullah (Tenaga Ahli dari USK), serta sejumlah staf pansus DPRA.
“Pansus LKPJ DPRA hanya mempunyai waktu terbatas untuk bekerja yaitu selama 30 hari kerja dan akan berakhir pada 2 Juni 2022. Tim pansus LKPJ ini nantinya akan memberikan rekomendasi dalam bentuk dokumen resmi. Beberapa catatan atau temuan di lapangan akan di bacakan dalam rapat paripurna DPRA,” kata Yahdi Hasan, Minggu (15/5/2022).
Dalam peninjauan ke lapangan melihat sejumlah proyek yang dikerjakan Pemerintah Aceh pada 2021, kata Yahdi Hasan, pihaknya juga bertemu dengan masyarakat untuk mengetahui kualitas bangunan, tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, fungsi bangunan itu sendiri apakah sudah digunakan, serta beberapa penijauan lainnya.
Beberapa proyek yang ditinjau Tim Pansus DPRA antara lain peninjauan peningkatan jalan batas Pidie Jaya – Samalanga (Bireuen). Dalam peninjauan ini, Aggota Pansus Falevi Kirani menilai jalan tersebut membutuhkan TPT (Tembok penahan Tebing ) dan saluran pembuangan air.
Sementara itu, saat meninjau pembangunan Jalan Gampong Pusong Kecamatan Kembang Tanjong dan Jalan Keramat Luar, Kota Sigli Kabupaten Pidie, Tim pansus LKPJ meminta kepada pihak Pemerintah Aceh (SKPA) perlu melakukan penambahan jalan ini (diperpanjang) baik pengaspalan atau rabat beton, Tambah H. Ali Basrah.
Selain itu, tim pansus juga meninjau Rumah sakit Regional dr. Fauziah Bireuen dan Rumah sakit Regional Datu Beru Takengon.
“Bangunan ini sama sekali belum difungsikan dan masyarakat Aceh belum merasakan manfaat kehadiran rumah sakit rujukan ini. Rumah sakit Regional Datu Beru, secara Pisik sudah memadai, tapi pengadaan alkesnya belum ada atau belum lengkap,” ujar Nurdiansyah Alasta.
“Memang Rumah Sakit Regional dr. Fauziah sama sekali belum siap secara fisik,” tambah politisi PA, Yahdi Hasan.
Sementara itu saat meninjau peningkatan jalan Batas Bener Meriah – Sp Kebanyakan Aceh Tengah, Pansus DPRA menilai jalan tersebut masih perlu penambahan aspal sekitar 1 kilometer.
Selain itu, belum ada nya TPT (Tembok penahan Tebing ) serta saluran pembuangan dan bahu jalan,” ungkap Yahdi Hasan.
Ketua Tim Pansus DPRA, Rijaludin mengatakan, rehabilitasi jaringan irigasi D.I Weih Tilis Kabupaten Gayo Lues mulai tahun 2016 hingga 2021, hampir setiap tahun dianggarkan melalui APBA.
“Tapi sampai sekarang masarakat di kabupaten 1000 Bukit ini belum mendapatkan manfaatnya, dimana jaringan irigasi itu belum berfungsui,” ujarnya.
Sementara itu terkait peninjauan jalan Marestulen (Aceh Tenggara) – Gelombang (Subulussalam), H. Ali Basrah dan Yahdi Hasan, mengatakan, pada tahun 2021 Jalan provinsi Aceh ini hanya mendapatkan dana pemeliharaan jalan saja dari APBA. Padahal, menurutnya, jalan tersebut sangat di dambakan masyarakat untuk bisa diselesaikan dan bisa segera tembus ke Subulussalam.
“Mengingat Jalan Muarasituken – Gelombang ini nantinya bisa sebagai jalan urat nadi bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, Subulussalam, Singkil dan Aceh Selatan, maka ini akan menjadi PR bagi Pemerintahan Aceh ke depan ( Plt Gububernur Aceh – DPRA ),” ungkap anggota dewan asal Dapil 8 Aceh Tenggara -Gayo Lues ini.
Tenaga Ahli DPRA, Dr. Syukri Abdullah, yang ikut mendampingi Tim Pansus LKPJ menilai semua program pemerintah Aceh, baik infrastruktur, pengadaan dan lainnya, harus tepat sasaran dan berkualitas, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Umum.
