BANDA ACEH – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh menagih komitmen dan keseriusan pemerintah pusat terkait pembangunan venue PON Aceh-Sumut, khususnya wilayah Aceh.
Baca juga: Menpora Resmikan Logo dan Maskot PON XXI 2024 di Banda Aceh
Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, mengatakan bahwa komisi yang membidangi ihwal olahraga ini bakal terus mengawal pembangunan venue PON di Aceh.
“Kalau misalnya pemerintah pusat serius dalam hal membangun venue, bisa jadi legasi (warisan) atau legasi di PON Aceh mendingan tidak usah,” kata Falevi Kirani, dalam rapat bersama PB PON di DPR Aceh, Senin (10/4/2023).
Baca juga: Sabang Siap Jadi Salah Satu Venue PON Aceh-Sumut
Dia menjelaskan, bahwa ajang perhelatan olahraga terbesar ini bukan merupakan hajatan dari Pemerintah Aceh, melainkan dari pemerintah pusat.
“Tentunya pemerihtah pusat punya pertinggal di Aceh, sebagaimana pelaksanaan PON di provinsi lainnya,” ujar Falevi.
Baca juga: Launching PON XXI Aceh-Sumut 2024 Wilayah Aceh Siap Digelar, Ingat Tanggalnya
Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini mengatakan, bahwa pihaknya juga meminta kejelasan dari pemerintah pusat terkait anggaran untuk pembangunan sejumlah venue di Aceh.
Dimana Provinsi Aceh mendapatkan sejumlah cabang olahraga (cabor) yang akan diperlombakan di Tanah Rencong. Sehingga pembangunan tempat tersebut perlu diperhatikan secara serius.
“Jadi ini pemerintah pusat harus jelas dan harus serius terkait PON khususnya di Aceh ini,” kata Falevi.
Dia mengatakan, hingga kini belum ada sepeserpun anggaran yang diterima oleh pemerintah pusat untuk membangun lokasi-lokasi yang bakal dijadikan venue PON tersebut.
Kondisi ini, lanjut dia, tentu berbeda dengan provinsi tetangga yang telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan venue di Sumatera Utara.
“Kita tidak bisa terima, kita mengharapkan kepada pemerintah pusat serius untuk pembangunan venue-venue di Aceh ini,” sebut dia.
Falevi Kirani, meminta pembangunan sejumlah venue PON di Aceh harus sama dengan daerah-daerah lain sebelumnya.
“Iya dong, jadi pembangunan (venue) untuk pelaksanaan PON itu harus sama dengan yang lain,” kata Falevi.
Dia mengingatkan, bahwa pemerintah pusat tidak memandang sebelah mata Aceh. Pemerintah pusat juga diminta tak diskriminasi soal anggaran PON di wilayah Aceh.
“Jangan karena provinsi Aceh jadi tuan rumah, maka anggarannya di suit-suit,” ujar Politikus Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini.
Falevi menjelaskan, sejumlah lokasi untuk perhelatan ajang olahraga empat tahunan nasional itu sudah ditetapkan dibeberapa kabupaten/kota di Tanah Rencong.
Dimana, khusus di wilayah Aceh, juga terdapat beberapa cabang olahraga (cabor) yang diperlombakan. Sehingga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang lebih standar.
“Misalnya Papua, Jawa barat, Pekanbaru, (fasilitas) mereka dibangun baru kenapa kita tidak?,” ujar dia.
Menurut dia, Pemerintah Pusat berencana bakal membangun fasilitas mewah berstandar internasional diatas tanah milik kampus Universitas Syiah Kuala (USK), yang berlokasi di kawasan Aceh Besar.
Dia menjelaskan, bahwa fasilitas tersebut nantinya bakal difungsikan untuk sarana pendidikan bagi mahasiswa dan mahasiswa USK.
“Apa yang ditinggal oleh pemerintah pusat, di tempat pembangunan itu akan dimanfaatkan oleh kampus nantinya,” jelasnya.
Sejuah ini, kata dia, belum ada pembangunan infrastruktur ihwal PON Aceh-Sumut 2024. Komisi V DPR Aceh bakal mengawal terkait proses pembangunan venue PON Aceh ini.
“Jangan PHP, tidak mungkin kami APBA yang sedikit ini untuk melaksanakan PON , jadi berpikirnya harus rasional tidak mungkin dengan anggaran sedikit apalagi Otsus kita berkurang,” kata dia.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, mengaku kurang optimis terkait dengan pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 mendatang.
“Saya sih pesimis ya soal PON ini, karena sebentar lagi kita akan Pemilu, Pilkada serentak itukan repot,” jelasnya.
Nasrul melihat, selama ini pemerintah pusat dinilai kurang perhatian terhadap persiapan ajang olahraga nasional tersebut, terkhusus di Tanah Rencong.
“PON inikan kita tahu negeri lagi parah begini dan saya tidak optimis itu akan terlaksana di 2024,” katanya.
Nasrul mengatakan, masyarakat Aceh saat ini membutuhkan keseriusan dan ketegasan pemerintah pusat ihwal penyelenggaraan PON Aceh-Sumut ini.
Menurut dia, jika memang tidak bisa digelar di tahun 2024 mendatang, Nasrul menyarankan agar PON Aceh-Sumut digeser atau ditunda.
“Mengingat ada event-event nasional yang terlalu besar yakni Pemilu dan Pilkada. Pemerintah harus memberikan penjelaskan, tidak digantung sehingga misalkan dana-dana persiapan PON itu bisa lebih fokus,” demikian Nasrul.[]
