Dunia harus bersatu untuk membungkam senjata dan menjunjung tinggi Piagam PBB
NEW YORK–Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya berembuk satu suara tentang Ukraina sejak Rusia memulai perangnya. Negara-negara anggota Dewan keamanan pada Jumat (6/5/2022) menyuarakan dukungan untuk upaya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menengahi perdamaian.
Dewan Keamanan PBB (DK PBB) menyatakan keprihatinan mendalam mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan Ukraina. DK PBB juga mengingatkan bahwa semua negara anggota telah melakukan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan internasional mereka dengan cara damai di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Dewan Keamanan menyatakan dukungan kuat untuk upaya Sekretaris Jenderal dalam mencari solusi damai,” kata dewan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir laman Anadolu Agency, Sabtu (7/5/2022). “Dewan Keamanan meminta Sekretaris Jenderal untuk memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan pada waktunya setelah adopsi pernyataan ini,” bunyi pernyataan itu menambahkan.
Pernyataan bersama itu muncul pada hari keenam masa kepresidenan DK selama sebulan di AS. Tidak jelas apakah itu akan menjadi konsensus yang lebih besar di badan tersebut atau tidak.
Rusia secara khusus memveto rancangan resolusi dewan pada Februari yang menuntut Moskow segera mengakhiri serangannya, dan menarik semua pasukan. Teks tersebut mendapat dukungan dari 11 dari 15 negara anggota majelis tersebut.
Sementara itu, Guterres mencatat pentingnya kebulatan suara dewan. Ia juga menekankan dunia harus bersatu untuk membungkam senjata dan menjunjung tinggi nilai-nilai Piagam PBB.”Saya menyambut baik dukungan ini dan akan terus berusaha untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi penderitaan dan menemukan jalan perdamaian,” katanya dalam pernyataan terpisah.
PBB memperkirakan setidaknya 3.309 warga sipil telah tewas dan 3.493 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan perang di negara itu pada 24 Februari. Jumlah korban sebenarnya dikhawatirkan jauh lebih tinggi. Sedangkan lebih dari 5,7 juta orang telah melarikan diri ke negara lain, dengan sekitar 7,7 juta orang mengungsi.
Sumber: Republika
