Banda Aceh – Anggota DPRA Rijaluddin, menyatakan keinginan sejumlah anggota dewan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, tanpa melibatkan unsur pimpinan lembaga legislatif.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, bahwa pertemuan tersebut dinilai penting agar komunikasi dapat berlangsung lebih terbuka dan transparan.
Menurut Rijaluddin, selama ini ruang diskusi antara legislatif dan eksekutif masih perlu diperluas, terutama dalam menyampaikan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat.
“Dengan Mualem ini diskusi kita lebih terbuka, transparan, dan kita lebih leluasa menyampaikan kondisi saat ini yang ada di tengah-tengah masyarakat,” kata Rijaluddin, di Banda Aceh, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan, pihaknya ingin menyampaikan berbagai pandangan secara lugas tanpa adanya pembatasan, mengingat perspektif pemerintah dan DPRA terhadap kondisi masyarakat saat ini bisa berbeda.
“Kami menganggap yang ingin disampaikan tidak boleh dibatasi, karena tentu pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap keadaan saat ini bisa berbeda dengan dari DPRA,” ujarnya.
Rijaluddin menekankan, pertemuan tersebut tidak membawa kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan murni untuk perbaikan tata kelola pemerintahan Aceh.
“Intinya adalah untuk kebaikan pemerintahan tersebut. Tidak ada kepentingan siapa-siapa di sini, karena kami melihat ada beberapa kebijakan yang belum tepat, terutama terkait anggaran,” katanya.
Selain itu, ia juga mengungkapkan keinginan anggota dewan untuk menyampaikan kondisi internal DPRA yang dinilai belum sepenuhnya diketahui oleh gubernur dan berdampak pada proses penganggaran.
“Banyak hal yang kami merasa gubernur tidak tahu bagaimana kondisi di internal lembaga. Ini yang kemudian berdampak kepada keseluruhan penganggaran di Pemerintah Aceh,” jelasnya.
Rijaluddin menjelaskan, tidak dilibatkannya pimpinan DPRA dalam rencana pertemuan tersebut bertujuan agar anggota dewan dapat berbicara lebih leluasa, terutama menyangkut persoalan internal lembaga.
“Supaya para anggota lebih leluasa untuk berkomunikasi. Karena ini masalah internal lembaga, kita khawatirkan akan menyinggung pimpinan. Jadi kalau ada pimpinan di situ kita masih terbatas,” ujarnya.
Rijaluddin turut menyoroti kondisi kesehatan Mualem yang menurutnya perlu menjadi perhatian sebelum pertemuan dilakukan. Ia menilai, informasi yang diterima gubernur selama ini kemungkinan masih terbatas dari lingkungan terdekat.
“Kita tahu Mualem dalam keadaan tidak sehat. Informasi yang beliau dengar mungkin dari orang-orang sekitarnya saja. Perlu rasanya kami memberikan gambaran langsung tentang keadaan masyarakat dan internal DPRA,” kata dia.
Terkait jadwal pertemuan, Rijaluddin menyebut pihaknya masih menunggu kesiapan dari gubernur, sembari tetap mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
“Belum ada jadwal. Kita menunggu saja dari Mualem kapan kira-kira ada waktu. Kita memahami kondisi kesehatan beliau,” kata Ketua Komisi V DPRA itu.
Sebagai langkah awal, pihaknya akan melakukan komunikasi lanjutan untuk memastikan kesiapan pertemuan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Aceh.
“Kami akan follow up dulu, memastikan kondisi Mualem. Kalau beliau dalam keadaan sehat, kita lanjutkan komunikasi, termasuk ke Wakil Gubernur dan Pak Sekda,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika upaya tersebut belum membuahkan hasil, maka pihaknya akan membahas kembali langkah selanjutnya bersama anggota dewan lainnya.
“Bila nanti tidak ada hasilnya juga, nanti kita bicarakan lagi langkah-langkah yang akan diambil,” kata Rijaluddin.[]
