Banda Aceh – Anggota DPRA Fraksi Partai Demokrat, Nora Idah Nita, menyoroti belum optimalnya penanganan pascabencana banjir di sejumlah wilayah di Aceh, khususnya di Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Ia menilai hingga memasuki bulan kelima, sejumlah bantuan bagi masyarakat terdampak belum terealisasi secara maksimal.
Hal tersebut disampaikan Nora dalam rapat paripurna DPRA dengan agenda Penyampaian LKPJ Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2026).
Nora mengungkapkan bahwa berbagai program bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
“Pascabencana, saya berharap kondisi kami terutama di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan daerah lainnya, penanganannya belum maksimal sampai hampir masuk bulan kelima,” kata Nora.
Meski demikian, ia mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan unsur Forkopimda dalam membantu masyarakat terdampak bencana.
“Saya tahu Pak Gubernur, Pak Pangdam, dan Pak Kapolda banyak membantu kami di Aceh Tamiang dan kabupaten terdampak lainnya,” ujar Nora.
Namun, Nora menegaskan bahwa sejumlah bantuan yang dijanjikan pemerintah pusat hingga kini belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Bantuan tersebut meliputi rehabilitasi rumah, perabotan, hingga bantuan jatah hidup (jadup).
“Tetapi sampai hari ini perlu diketahui, bantuan yang dijanjikan oleh pusat, mulai dari rehab rumah, bantuan perabotan, bantuan jadup dan lain-lain, belum dirasakan manfaat sepenuhnya oleh masyarakat Aceh Tamiang khususnya,” ungkapnya.
Nora juga menyebut kondisi serupa terjadi di kabupaten terdampak lainnya, yang hingga kini masih menunggu realisasi bantuan tersebut.
Sebagai langkah konkret, Nora mendorong DPRA segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penanganan bencana, baik yang bersumber dari anggaran pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
“Saya berharap kita sebagai anggota DPRA yang merupakan wakil rakyat, segera membentuk Pansus untuk mengevaluasi program-program bantuan, baik dari pusat maupun dari APBA,” ujarnya.
Menurutnya, pembentukan Pansus menjadi penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta percepatan penanganan bencana agar masyarakat terdampak segera mendapatkan haknya.
“Ini sangat penting. Kasihan masyarakat di daerah pemilihan tersebut. Harapan saya DPRA bisa segera membentuk Pansus untuk penanggulangan bencana di Aceh,” demikian Nora.[]
