Restitusi korban kekerasan seksual mengedepankan tanggung jawab pelaku.
oleh Antara, Dessy Suciati Saputri
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut setidaknya ada tujuh muatan progresif dalam Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan oleh DPR dan pemerintah. Salah satunya adalah soal restitusi bagi korban pelaku kekerasan seksual.
“Dalam undang-undang itu ada tujuh muatan yang dinilai sangat progresif terkait perlindungan saksi dan korban,” kata Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Livia Istania DF Iskandar melalui keterangan tertulis, Selasa (12/4/2022).
Tujuh muatan yang dinilai sangat progresif oleh LPSK yakni pertama terkait restitusi. Pengaturan mengenai restitusi tetap mengedepankan tanggung jawab pelaku, mulai dari menuntut pembayaran oleh pelaku, pembebanan pihak ketiga, sita harta kekayaan pelaku, hukuman tambahan jika pelaku tidak mampu membayar atau tidak adanya pihak ketiga.
Dalam rancangan undang-undang, jelas dia, ada tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi. Sedangkan dalam hal terpidana merupakan korporasi dilakukan penutupan sebagian tempat usaha, dan kegiatan usaha korporasi paling lama satu tahun.
Poin kedua yaitu pengaturan tentang dana bantuan korban (victim trust fund). Apabila harta kekayaan yang disita dan diberikan pada korban tidak mencukupi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban melalui putusan pengadilan.
Ia menjelaskan dana bantuan korban itu dapat diperoleh dari lembaga filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial perusahaan, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, terkait perlindungan korban, menurut Livia, mekanisme perlindungan dilakukan dengan tahapan perlindungan sementara oleh polisi atau langsung mengajukan perlindungan pada LPSK paling lambat 1×24 jam, dan perlindungan sementara diberikan untuk waktu paling lama 14 hari. Berikutnya, soal pengaturan mengenai pendamping bagi korban kekerasan seksual yang telah diakomodasi.
Pendamping dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan yang salah satunya dilakukan oleh Petugas LPSK. “Pendamping juga harus memenuhi syarat baik kompetensi telah mengikuti pelatihan maupun berjenis kelamin sama dengan korban,” ujar dia.
Kemudian, muatan kelima terkait pemeriksaan saksi atau korban. Beberapa pengaturan mengenai pemeriksaan saksi atau korban dalam undang-undang tersebut yaitu apabila saksi atau korban tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan kesehatan, keamanan, keselamatan atau alasan lainnya maka dapat dilakukan dengan cara pembacaan berita acara pemeriksaan.
Keenam, tentang hak korban, keluarganya dan saksi. Ketentuan mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam UU TPKS.
“Hak korban yang diberikan yaitu hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan yang tata caranya diatur dengan peraturan pemerintah,” katanya.
Terakhir, LPSK dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayan terpadu perempuan dan anak. Dalam materi ini, penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pengesahan UU TPKS merupakan langkah progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual. “Selain itu, pengesahan RUU TPKS juga dalam rangka memperluas terminologi kekerasan seksual. Sehingga, dengan adanya undang-undang ini, mudah-mudahan tidak menjadikan multitafsir,” kata Hibnu di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa.
Menurut dia, yang menarik dari RUU TPKS tersebut adalah korban mendapatkan jaminan atau santunan dari negara. “Ini yang menarik. Jadi, korban kekerasan seksual ini adalah mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hak-hak, termasuk hak yang berkaitan dengan dana pemulihan korban, ibaratnya restitusi,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu.
Dia mengatakan RUU TPKS, yang akan disahkan Pemerintah menjadi UU itu, menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Dengan demikian, korban tidak perlu mengajukan tuntutan atau permohonan lagi karena negara telah hadir.
“Ketika seorang warga negara menjadi korban kekerasan seksual, maka hak-hak korban adalah dilindungi oleh negara. Itu yang saya kira sisi positif dalam undang-undang ini, menjadikan negara hadir ketika suatu perbuatan itu terjadi,” kata Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan itu.
Sumber: Republika
