Aceh Besar – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa ulama memiliki peran strategis sebagai penjaga optimisme, ketenangan batin, dan keteguhan masyarakat Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025 lalu.
Hal itu ditegaskannya dalam kegiatan Silaturahmi Pimpinan MPR RI dengan Ulama Aceh yang digelar di Pondok Pesantren Dayah Mahyal Ulum Al Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, Selasa (10/2/2026).
“Musibah besar ini bukan hanya menguji ketahanan fisik dan ekonomi, tetapi juga menguji mental dan spiritual umat. Di sinilah peran para ulama, para abu, para masyayikh, dan pimpinan dayah menjadi sangat menentukan dalam menenangkan umat dan menjaga optimisme rakyat Aceh,” kata Muzani.
Menurutnya, bantuan material dan pemulihan infrastruktur memang penting, namun menjaga harapan dan keyakinan masyarakat jauh lebih krusial agar Aceh tidak terjebak dalam keputusasaan pascabencana.
“Memberi bantuan material itu penting, tetapi menjaga optimisme rakyat jauh lebih penting. Selama ulama terus membimbing umat dengan keteduhan dan kebijaksanaan, Aceh akan tetap tegak dan masa depannya tetap cerah,” ujar Muzani.
Ia menjelaskan, kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh merupakan kunjungan kedua sebagai bentuk empati, solidaritas, dan dukungan moral kepada masyarakat Aceh. Pada kunjungan pertama, MPR RI telah menyerap aspirasi kepala daerah terkait percepatan pembangunan hunian sementara, pemulihan jalan nasional dan provinsi, pemulihan listrik, serta kelancaran distribusi BBM dan gas LPG 3 kilogram.
“Seluruh aspirasi itu kami sampaikan langsung kepada Presiden sepulang dari Aceh. Alhamdulillah, satu per satu sudah mulai terpulihkan. Jalur Banda Aceh–Medan kembali membaik, akses antarwilayah tersambung, dan pasokan listrik telah pulih hingga 99 persen, meskipun masih ada sekitar 23 desa yang membutuhkan penanganan lanjutan karena kondisi geografis yang berat,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah aspirasi lanjutan yang disampaikan Pemerintah Aceh, di antaranya permohonan agar pembiayaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu penerima manfaat dapat ditanggung melalui APBN, serta agar kuota BBM bersubsidi di Aceh untuk sementara tidak dibatasi guna mendukung operasional alat berat dalam percepatan pemulihan infrastruktur.
Selain itu, Muzani menyoroti pentingnya menjaga tradisi meugang menjelang Ramadan sebagai bagian dari kearifan lokal dan budaya keagamaan masyarakat Aceh.
“Permintaan ini akan kami sampaikan kembali kepada Presiden. Kami memahami keterbatasan populasi ternak akibat bencana, tetapi dengan ikhtiar bersama, insyaallah dapat dicarikan solusinya,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para ulama Aceh yang telah menjadi pilar ketenangan dan optimisme umat.
“Bekal spiritual saja tidak cukup tanpa harapan dan optimisme. Para ulama memiliki peran besar untuk menjaga agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusasaan, kemarahan, atau saling menyalahkan. Keyakinan kita mengajarkan bahwa setiap ujian datang dari Allah SWT, dan siapa yang mampu melewatinya dengan sabar, Allah akan meninggikan derajatnya,” tuturnya.
Menjelang bulan suci Ramadan, Pimpinan MPR RI juga menyerahkan bantuan simbolis berupa 15.000 paket sembako dan paket ibadah yang akan disalurkan ke delapan kabupaten terdampak. Bantuan tersebut berisi kebutuhan pokok serta perlengkapan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, dan Al-Qur’an.
“Oleh-oleh ini bukan untuk menggantikan beban yang berat, melainkan sebagai tanda cinta, simpati, dan kebersamaan dari Jakarta untuk rakyat Aceh, agar Ramadan dapat disambut dengan hati yang lebih tenang,” kata dia.
Lebih dari itu, Politikus Partai Gerindra ini juga menegaskan, optimisme Aceh merupakan bagian dari optimisme bangsa Indonesia.
“Sakit Aceh adalah sakit kami yang berada di Jakarta. Selama kebersamaan antara pemerintah, ulama, dan masyarakat terus terjaga, Aceh akan mampu bangkit dan melewati ujian ini dengan lebih kuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, Tgk. H. Faisal Ali menekankan pentingnya penanganan bencana di Aceh yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan material, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
“Para ulama mengucapkan terima kasih atas ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah. Kami memahami bahwa dalam penanganan bencana selalu ada keterbatasan, dan itu adalah hal yang wajar sebagai bagian dari ikhtiar manusia,” ujar Tgk Faisal
Namun demikian, ia berharap agar sebelum memasuki bulan Ramadan, seluruh pengungsi dapat segera dipindahkan dari tenda-tenda darurat ke hunian sementara yang lebih layak. Menurutnya, Ramadan di Aceh merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memusatkan aktivitas pada ibadah, sehingga kondisi pengungsian perlu mendapat perhatian khusus.
Ia juga menyoroti kondisi sejumlah pondok pesantren dan masjid yang terdampak banjir hingga tidak lagi dapat digunakan. Karena itu, penguatan aspek spiritual dinilai sama pentingnya dengan pemenuhan kebutuhan logistik. I
a mendorong pemerintah untuk memberi dukungan kepada para teungku dan ulama yang selama ini mendampingi masyarakat pengungsi, baik dalam menjaga pelaksanaan ibadah, pengajian, maupun penguatan mental dan spiritual.
“Pada tahap awal bencana, fokus pada kebutuhan pangan dan sandang memang sangat penting. Namun menjelang Ramadan, nilai-nilai spiritual juga harus disentuh agar masyarakat tetap kuat, sabar, dan memahami keterbatasan manusia dalam ikhtiar,” katanya.
Ia menjelaskan, para ulama di Aceh telah mengirimkan santri untuk menetap di sejumlah hunian sementara dan posko pengungsian guna mendampingi masyarakat selama Ramadan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat bahwa musibah merupakan ujian dari Allah SWT yang harus dihadapi dengan kesabaran dan keimanan.
Selain itu, ia juga berharap agar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah dapat memprioritaskan tenaga kerja serta pengusaha lokal Aceh. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal penting untuk menjaga perputaran ekonomi daerah di tengah proses pemulihan.
“Kami berharap dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik pembersihan tambak, sawah, pembangunan jembatan, maupun sektor lainnya, tenaga kerja dan pengusaha lokal dapat lebih diutamakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Aceh baru beberapa tahun terakhir mulai menikmati pemulihan ekonomi pascakonflik dan pascatsunami. Musibah banjir yang kembali terjadi menjadi ujian baru bagi masyarakat Aceh, namun diyakini sebagai bagian dari takdir Allah SWT.
“Insyaallah, ini adalah ujian yang dapat dilalui masyarakat Aceh dengan keimanan yang kuat,” katanya.
Untuk diketahui, selain Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, juga didampingi para Wakil Ketua MPR RI, yakni Bambang Wuryanto, M.B.A., Dr. H.M.; Hidayat Nur Wahid; Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.H.; Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.; serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Hadir pula Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana Wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D..Kemudian diikuti Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ir. Abraham Paul Liyanto.
Turut mendampingi, jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, antara lain Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, S.E., M.M.; Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan, S.H.; serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo, S.S., M.IR.
Sementara itu dari jajaran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, hadir para ulama kharismatik Aceh, di antaranya Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi), Wakil Ketua MPU Aceh, Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuthhabary, Wakil I Ketua PWNU Aceh Tgk. H. Iskandar Zulkarnaen, diikuti para pimpinan dayah baik di Aceh Besar maupun Banda Aceh.
Sebelum pertemuan ini berlangsung, para pimpinan MPR RI menyerahkan bantuan sebanyak 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan salat.
Bantuan tersebut diterima dan dibagi masing-masing kepada delapan kabupaten Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.[]
