BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menindaklanjuti surat Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki terkait penambahan kuota biosolar untuk Tanah Rencong.
Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yaya menjelaskan, bahwa saat ini biosolar menjadi bahan bakar penting bagi warga Aceh yang sering dipergunakan oleh angkutan umum, pengangkutan barang hingga nelayan.
“Sebentar lagi memasuki Idul Adha, tentu kondisi ini akan menambah jumlah pengguna biosolar yang berimbas pada antrean di sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum),” kata Pon Yaya, Jumat (23/6/2023).
Pon Yaya meminta BPH Migas serta Pertamina segera menyikapi kondisi antrean biosolar yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir di sejumlah SPBU di Provinsi Aceh.
Menurutnya, antisipasi kekurangan biosolar sejak sekarang menurut Pon Yaya, dianggap penting agar tidak mengganggu kebutuhan bahan bakar bagi nelayan. Selama ini nelayan juga kesusahan mendapatkan BBM untuk melaut. Sehingga hal ini ikut berdampak pada hasil tangkapan nelayan di Aceh.
“Jangan sampai kelompok nelayan dan masyarakat justru menjadi susah dengan berkurangnya kuota biosolar, terlebih tidak lama lagi masuk Idul Adha,” tegas Pon Yaya.
Sebelumnya sales Area Manager Aceh PT Pertamina Patra Niaga, Arwin Agustri Nugraha mengatakan, informasi kuota BBM untuk Aceh sudah keluar, sesuai penugasan dari BPH Migas dimana untuk tahun 2023, Aceh mendapatkan kuota BBM Bio Solar sebanyak 370 ribu kilo liter.
Arwin Agustri menyebut, bahwa jumlah tersebut turun jika dibanding kuota BBM Bio Solar Aceh pada tahun 2022, sebanyak 410 ribu kilo liter.
Sementara untuk BBM Pertalite, Aceh mendapat penambahan kuota pada tahun 2023 menjadi 602 ribu kilo liter. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 545 ribu kilo liter tahun 2022.
Sementara itu, Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, mengatakan, hampir seluruh SPBU di Aceh terlihat masyarakat mengantre berjam-jam untuk mendapatkan solar subsidi. Antrean tampak dipenuhi angkutan umum serta truk.
“Antrean solar subsidi tersebut disebabkan kuota biosolar di seluruh provinsi Aceh mendapat pengurangan dari pemerintah. Di Aceh sendiri, pengurangan kuota biosolar tahun ini mencapai 8.201 kiloliter,” kata Nahrawi, Kamis (22/6/2023).
Nahrawi meminta Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) agar segera menindak lanjuti surat Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang meminta penambahan kuota. BPH Migas juga diharapkan dapat menambah segera kuota sehingga kebutuhan solar di Aceh terpenuhi.
“Penambahan kuota ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya antrean di SPBU di Aceh,” pintanya.
Menurutnya, bila penambahan kuota tidak dilakukan dari sekarang, tingkat antrean akan lebih panjang lagi pada akhir tahun mendatang. Berkaca tahun lalu, SPBU banyak mengalami kekosongan biosolar akibat kuota telah terpakai semua.
“Setiap akhir tahun terlihat ada antrean di SPBU. Jika solar kosong dan jenis bahan bakar lain juga kosong maka antrean akan lebih parah lagi nantinya. Jadi BPH Migas harus mengantisipasi dari sekarang, dengan melakukan penambahan kembali kuota biosolar sebanyak pemotongan yang dilakukan pada tahun 2022 lalu,” jelasnya.
Nahrawi mengungkapkan, belum lagi pengurangan ini akan berimbas kepada para nelayan yang dominan mengunakan bio solar. “Kita berharap BPH Migas dapat segera menindaklanjuti surat dari Pj Gubernur untuk penambahan quota, kalau bisa sesegara mungkin mengingat beberapa hari lagi Idul Adha, tingkat kebutuhan BBM subsidi lebih tinggi,” tutupnya.[]
