Pemerintahan yang efektif membangun misi bersama dengan para pemangku kepentingan.
JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengingatkan pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan yang lebih dekat dengan aspirasi rakyat. Pemerintah daerah, kata dia, harus mengubah paradigma dari sekadar menata (order) menjadi melayani/memenuhi (deliver) kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan banyak pemangku kepentingan.
Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pembangunan yang berkesinambungan dan meningkatkan pelayanan publik. “Pemerintahan yang efektif tidak sekadar melakukan intervensi, tetapi membangun misi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan,” kata Wapres saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2022, Senin (9/5/2022).
Pada acara yang mengusung tema ‘Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan’ tersebut, Wapres juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dapat mewujudkan kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. “Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara,” jelasnya.
Untuk mewujudkannya, Wapres pun menguraikan setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan. “Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko, dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta,” kata dia.
Ma’ruf memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya Rakernas APPSI Tahun 2022 dan berharap tujuan dari diselenggarakannya Rakernas ini dapat tercapai. Ia berharap Rakernas dapat menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah demi mewujudkan pembangunan di Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan kesinambungan.
“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2022 saya nyatakan secara resmi dibuka,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum APPSI ,Anies Rasyid Baswedan melaporkan Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI untuk tahun ini. Kemudian, menghasilkan rekomendasi APPSI untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.
“Karena itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden yang selama ini responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para Gubernur melalui berbagai forum, ketika ada forum dengan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Anies.
Ia juga menambahkan, dalam rentang waktu dua tahun ini, terdapat banyak regulasi mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah. Karena itu, Anies berharap agar seluruh pembahasan yang dilakukan dalam Rakernas APPSI Tahun 2022 dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
“Kami berharap nantinya rekomendasi yang nanti dihasilkan akan bisa dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, sinkronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah,” katanya.
Sumber: Republika
