Cakupan desa atau kelurahan yang melapor masih rendah hanya sekitar 20-40 persen.
JAKARTA — Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, masih banyak desa atau kelurahan di berbagai provinsi yang tak melaporkan kinerja Posko PPKM dalam mengawasi kepatuhan protokol kesehatan di wilayahnya. Satgas menyoroti tiga provinsi yang bahkan tak melaporkan kinerjanya selama satu minggu terakhir, yakni Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
“Bahkan, terdapat tiga provinsi yang tidak melaporkan selama satu minggu terakhir, yaitu Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah,” kata Wiku saat konferensi pers, dikutip pada Rabu (6/4).
Satgas pun meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, terutama di Maluku Utara, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah agar terus meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan cakupan orang yang dipantau di lokasi rawan kerumunan dan kelalaian memakai masker.
Selain itu, Wiku mengatakan, peningkatan pengawasan prokes ini juga perlu dilakukan di daerah asal dan tujuan mudik mendatang, seperti Jawa dan Sumatera. Satgas mencatat tiga provinsi tertinggi yang melaporkan kinerja poskonya yakni DIY, DKI Jakarta, dan Bali.
Meski demikian, cakupan desa atau kelurahan yang melapor masih rendah, yakni hanya sekitar 20-40 persen. Karena itu, Satgas meminta perhatian seluruh kepala daerah agar meningkatkan laporan kepatuhan protokol kesehatan desa atau kelurahan di masing-masing wilayahnya.
“Pantau desa atau kelurahan di wilayahnya, konsolidasikan bersama bupati, wali kota, hingga lurah dan kepala desa untuk mengaktifkan kembali Posko PPKM mikro dan seluruh unsur yang terlibat agar masing-masing desa atau kelurahan dapat melaporkan kepatuhan prokes di wilayahnya masing-masing,” ucap dia.
Wiku menekankan, pemerintah daerah di level terkecil ini menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 dan penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di wilayahnya.
Sumber: Republika
