BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Saiful Bahri atau Pon Yaya menilai siswa atau pelajar di Aceh menarik dana bantuan Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) ke Binjai, Sumatera Utara karena di Aceh tidak ada bank konvensional.
Menurut Pon Yaya menyebut, bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang menyimpan uang di rekening bank konvensional, salah satunya di Bank BRI Kantor Cabang Kota Binjai.
“Itu salah satu efek ataupun akibat dari tidak ada lagi bank BRI konvensional di Aceh,” kata Pon Yaya di Banda Aceh, Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, sangat kondisi ini sangat ironi terjadi di Aceh. Dimana saat ada program dari pemerintah pusat atau kementerian terkait soal bantuan beasiswa kepada siswa di Aceh, namun tidak bisa ditarik.
“Karena di Aceh tidak ada lagi bank BRI, inikan salah satu yang sangat prihatin. Dapat uang Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu, tapi dia harus berangkat dari Aeh ke Medan, tidur di musalla atau dimana yang mungkin, kalau dia tidur di hotel, habis uangnya begitulah kira-kira,” jelasnya.
Dia mengakui, semua penyelenggara pemerintahan pasti memiliki pri kemanusiaan dan rasa prihatin yang mendalam. Apalagi hal ini terjadi kepada masyarakat yang memang membutuhkan dana tersebut.
“Kalau begini sangat tidak cocok, apalagi kita dengar info sampai 40 ribu nasabah orang Aceh di BRI di Medan. Ternyata ketika ditanya ke kantor BRI Medan ini jumlahnya sampai 1,8 juta orang Aceh masih ada rekening di Bank BRI. itu belum di Bank Mandiri, Bank BNI dan bank lainnya,” ujarnya.
Politikus Partai Aceh (PA) ini menjelaskan, bahwa pihaknya bakal berdiskusi lebih lanjut dengan pihak Bank BRI dan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah baik untuk memudahkan penarikan dana itu.
Paling tidak, kata dia, meminta pihak Bank BRI untuk menyediakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Aceh. Prosesnya dilakukan secara online dan penarikan bisa langsung di Aceh.
“Ini untuk menghemat cost biaya perjalanan dari Aceh ke Medan. Kita akan coba bicara ini dan kita harus mufakat juga dengan pemerintah, karena DPR Aceh tidak bisa bergerak sendiri tanpa terlibat pemerintah,” kata Pon Yaya.[]
