Banda Aceh – Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) terus memperkuat pengawasan terhadap empat prioritas utama dalam tahapan pascapemulihan banjir di sejumlah wilayah terdampak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Pengawasan difokuskan pada percepatan pemulihan infrastruktur dasar guna membuka akses ke daerah yang masih terisolir, penanganan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak, pemulihan layanan sosial dasar, serta penguatan upaya pembersihan lingkungan pascabencana. Keempat sektor tersebut dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat setelah banjir.
Koordinator Satgas Galapana, TA. Khalid, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkala melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pemantauan langsung di lapangan.
“Satgas Galapana berharap setiap tahapan pascapemulihan dapat berjalan sesuai rencana, dengan menekankan akuntabilitas serta respons cepat terhadap kendala yang muncul di lapangan,” kata TA. Khalid, yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Senin (2/2/2026).
Selain pengawasan, rapat koordinasi yang digelar pekan lalu bersama sejumlah penanggung jawab program (PIC) dari berbagai kementerian juga mendorong penguatan sinergi antarinstansi. Kolaborasi tersebut difokuskan pada percepatan pelaksanaan program pemulihan, termasuk optimalisasi skema padat karya atau cash for work.
Program padat karya dinilai strategis karena tidak hanya mempercepat pembersihan lingkungan terdampak banjir, tetapi juga membantu memulihkan kondisi ekonomi masyarakat.
Satgas Galapana menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pascapemulihan hingga seluruh kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi dan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.[]
