Banda Aceh – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh menilai penempatan Polri di bawah kendali Presiden merupakan langkah yang sudah tepat dan sejalan dengan semangat reformasi.
Ketua PWPM Aceh, Zul Hafiyan menyatakan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat reformasi yang bertujuan memperkuat profesionalisme dan kemandirian institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pemuda Muhammadiyah Aceh sangat mendukung bahwa kepolisian RI tetap berada di bawah Presiden,” kata Zul Hafiyan dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tanah air.
Reformasi, kata dia, telah mengamanatkan pemisahan peran dan fungsi institusi negara, termasuk penataan posisi Polri agar lebih profesional, mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Menurutnya, sistem tersebut bertujuan memperkuat kontrol sipil serta memastikan kepolisian bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Ia menegaskan, Polri memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta ketertiban umum di tengah masyarakat.
“Karena itu, dibutuhkan sistem komando yang jelas dan kuat agar tugas-tugas kepolisian dapat berjalan secara optimal,” ujarnya.
Zul Hafiyan menilai, sebagai negara besar dengan jumlah penduduk ratusan juta jiwa, Indonesia memerlukan institusi kepolisian yang mandiri dan berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
Dalam kesempatan ini, dirinya berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Serta, mampu menjalankan fungsi penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional serta bebas dari intervensi.
PWPM Aceh juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional, sekaligus mengawal agar institusi kepolisian tetap berada pada koridor hukum, demokrasi, dan nilai-nilai keadilan sosial.
“Dengan sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat, PWPM Aceh optimistis stabilitas keamanan nasional dapat terus terjaga demi mendukung pembangunan dan persatuan bangsa,” pungkasnya.[]
