JAKARTA – Prof Nurhayati resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UINSU) periode 2023-2027 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pelantikan tersebut berlangsung di kantor Kemenag Jakarta.
Baca juga: Azhari Resmi Jabat Kepala Kanwil Kemenag Aceh
Prosesi pelantikan, pengambilan sumpah janji jabatan dan penandatanganan berita acara turut disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Nizar dan Irjen Kemenag Faisal.
Sub Koordinator Humas dan Informasi UIN SU Yunni Salma, menyebutkan penentuan rektor tersebut oleh Menteri Agama setelah mengikuti sejumlah tahapan mulai dari seleksi tingkat Senat UIN SU Medan hingga uji kelayakan dan kepatutan di tingkat kementerian beberapa waktu lalu.
Baca juga: Asrama Haji Aceh Siap Tampung 4.393 Jemaah Haji Tahun 2023
Profesor Nurhayati terpilih dari 15 calon rektor yaitu 12 calon berasal dari UIN SU, dua berasal dari UIN Yogyakarta dan satu dari UIN Ar-Raniry.
“Alhamdulillah, Prof Nurhayati dilantik hari ini sebagai Rektor UIN SU periode 2023-2027. Sebelumnya, suksesi rektor ini diikuti 15 calon dan Prof Nurhayati menjadi satu-satunya calon perempuan,” kata Yunni, Selasa (9/5/2023).
Menteri Agama Yaqut, meminta kepada pejabat yang dilantik untuk senantiasa menghadirkan birokrasi yang efektif dan accessible dengan melakukan langkah-langkah untuk mempercepat proses transformasi layanan publik.
“Gunakan kesempatan jabatan ini untuk menciptakan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tak semua orang diberikan kesempatan mengabdi melalui jalur birokrasi. Tunaikan tanggung jawab jabatan ini dengan totalitas melayani masyarakat,” ujar Yaqut.
Dia mengingatkan, para pejabat yang telah dilantik agar tidak menjadikan organisasi yang dipimpinnya hanya untuk menghabiskan anggaran dan jalan ditempat.
“Jangan biarkan organisasi ini berjalan apa adanya atau bahkan hanya sekadar menghabiskan anggaran. Itu tak boleh lagi terjadi,” kata dia.
Menag Yaqut meminta para pejabat yang dilantik dapat melaksanakan program secara efektif. Dia juga meminta pejabat tersebut untuk menggunakan anggaran dengan penuh tanggungjawab.
“Demi kemaslahatan yang lebih luas. Kita telah menjadikan digitalisasi layanan, tata kelola data dan pembinaan pegawai sebagai program prioritas,” tuturnya.[]
