Junta militer Niger mengatakan akan melakukan penuntutan terhadap Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan
NIAMEY – Junta militer Niger mengatakan akan melakukan penuntutan terhadap Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan akhir bulan lalu. Bazoum bakal didakwa melakukan pengkhianatan tingkat tinggi serta merusak keamanan internal dan eksternal negara tersebut.
“Pemerintah Niger sejauh ini telah mengumpulkan bukti-bukti untuk menuntut presiden yang digulingkan serta antek-antek lokal dan asingnya di hadapan badan-badan nasional dan internasional yang kompeten untuk pengkhianatan tingkat tinggi serta merusak keamanan internal dan eksternal Niger,” kata Juru Bicara Dewan Nasional untuk Perlindungan Negara (CNSP) Kolonel Amadou Abdramane, Ahad (13/8/2023) malam, dikutip Anadolu Agency.
CNSP berisikan anggota militer Niger yang menggulingkan pemerintahan Mohamed Bazoum pada 26 Juli 2023. Dalam pernyataannya, Abdramane mengungkapkan lobi yang berhubungan dengan beberapa politisi Afrika Barat telah menyebarkan berita palsu tentang “pemerintahan transisi”. Dia juga mengutarakan ketidakpuasan atas beberapa elemen masyarakat internasional yang bersolidaritas kepada para pejabat Pemerintah Niger yang digulingkan.
Sejak terjadinya kudeta, Mohamed Bazoum telah ditahan di kediaman kepresidenan bersama putra dan istrinya. Militer Niger mengklaim, mereka belum mengambil alih kediaman resmi Bazoum dan dia masih bebas berkomunikasi dengan dunia luar. Menurut militer, Bazoum pun masih rutin menerima kunjungan dari dokternya untuk pemeriksaan kesehatan.
Bazoum sempat menyampaikan bahwa dia ditahan tanpa diberi akses listrik dan hanya makan nasi serta pasta. Koalisi negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) telah mengecam kudeta yang dilakukan militer Niger. Mereka menuntut agar demokrasi dipulihkan dan kekuasaan dikembalikan kepada Mohamad Bazoum. Bazoum terpilih sebagai presiden pada 2021 dalam transisi kekuasaan demokratis pertama Niger sejak memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Prancis pada 1960.
ECOWAS telah mengancam akan mengerahkan pasukan untuk memulihkan demokrasi demokrasi di Niger. Mereka sempat memberi tenggat waktu kepada militer Niger untuk memenuhi tuntutan tersebut hingga Ahad (13/8/2023). Namun, militer Niger mengabaikannya. Belum bisa diprediksi apa langkah selanjutnya yang bakal diambil ECOWAS.
Para jenderal Niger telah mengecam sanksi yang diterapkan ECOWAS terhadap negara tersebut, termasuk menangguhkan transaksi keuangan dan perdagangan dengan Niger. Menurut mereka, sanksi itu merampas obat-obatan, makanan, dan listrik negara.
Sumber: Republika
