Banda Aceh, 27 Mei 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh bersama unsur Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Satu) seperti DJP, DJBC, dan DJKN menggelar kegiatan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh untuk memaparkan kinerja pelaksanaan APBN di wilayah Aceh hingga 30 April 2025.
Dalam laporan ALCo, pendapatan negara di wilayah Aceh tercatat sebesar Rp1,6 triliun atau 22,97% dari target. Rinciannya meliputi penerimaan pajak sebesar Rp973,28 miliar (16,48%), penerimaan bea dan cukai Rp183,54 miliar (63,95%), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp436,46 miliar (58,60%).
Kontribusi DJKN terhadap PNBP mencapai Rp6,83 miliar, dengan rincian dari pengelolaan aset sebesar Rp5,72 miliar, pelaksanaan lelang Rp1,07 miliar, dan pengurusan piutang negara sebesar Rp35,35 juta.
Sementara dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp10,7 triliun atau 24,18%. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp3,67 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp7,07 triliun. Rendahnya realisasi TKD hingga April dipengaruhi oleh syarat salur baru untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang baru akan terealisasi pada Mei.
Untuk pelaksanaan anggaran pemerintah daerah (APBD konsolidasi), tercatat pendapatan daerah sebesar Rp6,48 triliun (16,71%) dengan tren positif pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 34,7% dibanding tahun sebelumnya, berkat peningkatan retribusi daerah dan dividen dari BUMD.
Namun demikian, belanja APBD masih relatif rendah, baru mencapai Rp5,87 triliun (14,8%) dengan dominasi belanja operasional sebesar Rp4,95 triliun. Belanja modal menjadi catatan penting karena baru mencapai Rp91,21 miliar.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) juga merilis pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I-2025 sebesar 4,59% (year-on-year), masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,85%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,02%, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh tertinggi dengan capaian 7,99%.
