BANDA ACEH | LENSA KITA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), M Rizal Falevi Kirani, menyebutkan pertambangan emas ilegal masih marak terjadi di Aceh dan pemerintah harus segera menertibkannya.
Falevi Kirani menyebutkan salah satu lokasi daerah yang menjadi lokasi penambangan emas ilegal yang kerap menimbulkan korban jiwa adalah Geumpang, Kabupaten Pidie.
“Begitu maraknya pertambangan emas ilegal di Geumpang dan itu hampir setiap minggu orang mati didalam pertambangan ilegal tersebut,” kata M Rizal Falevi Kirani, Senin (6/6/2022).
Falevi mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh harus segera menindaklanjuti hal ini. Sebab, kata dia, Pemerintah Kabupaten Pidie tidak sanggup menanganinya.
“Saya tidak beropini bahwa ada oknum-oknum lain yang ada dibelakang karena saya tidak mau masuk ke ranah itu. Maka melalui ini karena di Geumpang itu sudah hidup cukong-cukong yang bekerjasama dengan cukong-cukongnya Medan. Artinya terjadinya masyarakat kemiskinan juga di lingkaran itu,” jelasnya.
Dia menyampaikan, potensi emas di Geumpang hasilnya bisa mencapai lima kilogram setiap hari. “Belum kita cerita bagaimana apabila terjadi erosi, bagaimana dengan RPJM bahwa Aceh Green, dan itu berada dalam kawasan hutan lindung,” ucap dia.
Potensi hasil emas ini, kata Falevi bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie sendiri dan Provinsi Aceh secara umum. Sehingga pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi.
“Disinilah saya pikir dinas-dinas itu bukan hanya tidur-tidur tetapi bagaimana mengimplementasinya. Ada regulasi yang sudah diatur, masak kita takut kepada oknum-oknum,” ucap Ketua Komisi V DPRA ini.
Politikus PNA ini menyebutkan, Pemerintah harus secepatnya membentuk tim terpadu untuk mengawasi ini, kalau tidak ingin hasil bumi Aceh direnggut oleh oknum-oknum yang memang tidak bertanggungjawab.
Menurut Falevi Kirani, tahapan preventif yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh, bagaimana kerjasama antara Dinas ESDM dan DLHK. Sehingga pemerintah tidak hanya berbicara di RPJM saja tetapi aksinya disisa masa jabatannya harus dilakukan.
“Mereka (para cukong-cukong) tidak memikirkan bagaimana dampak lingkungan disaat banjir bandang nantinya jadi masyarakat yang terkena dampak nantinya,” demikian Falevi. []
