Sistem pengawasan yang terintegrasi melalui command center jadi andalan.
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena berharap kinerja pemerintah dalam menjaga hak-hak para pekerja migran Indonesia (PMI) terus terjaga. Saat ini, tanggung jawab tersebut diemban oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Dikutip dari Antara, Jumat (22/4/2022), menurut Emanuel, ada sejumlah terobosan termasuk pemberantasan mafia penempatan tenaga kerja secara ilegal, mampu membangun sistem pengawasan yang terintegrasi melalui command center. PMI pun semakin terlindungi seluruh hak-haknya.
“Kami apresiasi terobosan dan langkah BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri termasuk program command center, yang berbasis data,” kata dia.
Terpisah Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan bangsa ini telah diperlihatkan kinerja yang baik dari BP2MI. Meskipun diberikan anggaran yang sedikit oleh negara namun tidak menghalangi lembaga itu dalam membuat inovasi dan terobosan.
“Saya kira kita semua diperlihatkan kinerja positif yang dilakukan BP2MI saat ini. Dengan anggaran yang sedikit namun tugas pokok dan fungsinya mampu dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.
Menurut dia BP2MI muncul ke permukaan dan menjadi lembaga yang dapat diandalkan melindungi dan mengawasi PMI. Tidak hanya itu, masalah klasik yakni penempatan PMI secara ilegal turut menjadi perhatian Kepala BP2MI Benny Rhamdani.
“Itu komitmen yang sangat baik menurut saya. BP2MI juga telah berhasil memberikan pelayanan dalam pemulangan PMI dengan fasilitas yang sangat baik,” katanya.
“Salah satu tantangan yang ditangani BP2MI dengan menghadirkan command center yang terintergrasi sistem yang menjadi big data data PMI kita. Itu langkah positif untuk mengetahui saudara kita yang bekerja di luar negeri mulai dari asal, tempat bekerja, jenis perusahaan, bosnya juga penyalurnya,” kata dia.
Berbekal sistem tersebut, kata dia, maka pemerintah melalui BP2MI mampu meningkatkan pengawasan dan antisipasi persoalan terkait PMI.
“Maka kendali kita untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan maka BP2MI akan semakin mudah menanganinya. PR ke depan, ini kan sudah terdeteksi dengan baik untuk PMI yang bekerja formal dan yang tidak formal pun harus mendapatkan perhatian serupa,” kata dia.
sumber : Antara
Sumber: Republika
