Banda Aceh – Lembaga Hukum Adat Laot Aceh atau Panglima Laot Aceh mengimbau seluruh nelayan di Aceh untuk tidak melaut pada Senin (17/8/2026), sejak pagi hingga sore hari, sebagai bentuk penghormatan terhadap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Panglima Laot Aceh, Azwir Nazar, mengatakan larangan melaut pada momentum tertentu merupakan pantangan dalam adat laot yang telah disepakati dan dijalankan masyarakat hukum adat laot di seluruh lhok di Aceh sejak dahulu.
“Kita manfaatkan momentum peringatan Hari Damai dan Kemerdekaan untuk introspeksi, zikir dan doa,” kata Azwir Nazar, Minggu (16/8/2026).
Menurut Azwir, salah satu fungsi dan peran Panglima Laot adalah menjaga serta melestarikan adat istiadat laot. Di dalamnya terdapat sejumlah pantangan melaut pada hari-hari tertentu, seperti Hari Raya Idulfitri, Iduladha, peringatan tsunami, dan peringatan kemerdekaan.
Karena itu, Panglima Laot Aceh juga mengimbau para nelayan untuk memperbanyak zikir dan doa di wilayah masing-masing selama momentum peringatan tersebut.
Menanggapi berbagai kondisi kekinian, Azwir juga mengajak seluruh nelayan untuk saling menjaga dan memperkuat persaudaraan.
“Bagaimanapun, perdamaian adalah anugerah dari Allah SWT. Tugas kita untuk menjaga dan merawatnya,” jelas Azwir.
Dalam momentum peringatan perdamaian dan kemerdekaan, Panglima Laot Aceh turut berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh terus memberikan perhatian kepada masyarakat, khususnya para nelayan yang menghadapi kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Perhatian tersebut dinilai semakin penting bagi masyarakat di daerah yang terdampak bencana hidrometeorologis pada 26 November 2025. Menurutnya hingga kini masih terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi, mulai dari tempat tinggal, kerusakan sejumlah kuala, tambak ikan dan udang, hingga fasilitas nelayan serta kebutuhan lainnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa perdamaian yang telah berlangsung di Aceh harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Damai ini harus mensejahterakan rakyat, bukan malah memperkaya diri dan kelompok pemerintah,” tegasnya.
Ia berharap perdamaian Aceh tidak hanya dimaknai sebagai terbebasnya masyarakat dari konflik, tetapi juga diwujudkan melalui pembangunan yang adil, pemerintahan yang bersih, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Damai ini kita berharap dapat mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya membuat rakyat lebih menderita karena ketidakadilan, korupsi dan nepotisme keluarga pejabat,” tutup Azwir, yang merupakan alumni Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI).[]
