Mandatori bahan bakar solar dengan campuran 50% fatty acid methyl ester (FAME) alias biodiesel 50 atau B50, semester II 2026 menuai kritikan berbagai kalangan organisasi masyarakat sipil. Mereka melihat, risiko deforestasi, pengingkaran komitmen iklim, hingga menganaktirikan petani swadaya. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bilang, pemerintah mulai uji jalan (road test) bahan bakar ini ke kereta, alat berat, kapal, dan mobil. Perkiraannya, pengujian ini berlangsung 6-8 bulan. Dengan B50, Ketua Umum Partai Golkar itu optimis pemerintah bisa menghentikan impor solar yang tahun ini jumlahnya 4,9 juta kiloliter. “Kalau ini sudah terlaksana, maka impor BBM, khususnya solar, tidak lagi kita lakukan. Karena sudah memenuhi semua kebutuhan,” ujarnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/10/25). Hingga Januari 2025, pemerintah telah menerapkan mandatori B40. KESDM klaim, hingga September, realisasinya telah mencapai 10,57 juta kiloliter dari target produksi 15,6 juta kiloliter. Implementasi ini, ucap Bahlil, menghemat devisa Rp93,43 triliun, meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) Rp14,72 triliun, menyerap tenaga kerja 1,33 juta orang, dan menurunkan emisi karbon 28 juta ton. Untuk penuhi kebutuhan minyak sawit mentah dalam B50, katanya, harus intensifikasi lahan sawit, memperluas lahan perkebunan sawit, dan menerapkan wajib pasok domestik (DMO) bagi sebagian ekspor sawit. “Kalau kita memakai B50, tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah DMO. Kita lihat itu salah satu alternatif.” Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, memastikan akan pangkas 5,3 juta ekspor minyak sawit mentah pada 2026, demi menyokong program B50. Dia menyebut, produksi minyak sawit mentah…This article was originally published on Mongabay
