Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (14/8/2023). Pemerintah menilai kondisi polusi udara di Jakarta sudah berada diangka 156 dengan keterangan tidak sehat. Hal tersebut diakibatkan emisi transportasi, aktivitas industri di Jabodetabek serta ondisi kemarau panjang sejak tiga bulan terakhir. Presiden Joko Widodo merespon kondisi tersebut dengan menginstruksikan kepada sejumlah menteri dan Gubernur untuk segera menangani kondisi polusi udara dengan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengatasi emisi transportasi, mengurangi kendaraan berbasi fosil dan beralih menggunakan transportasi massal, memperbanyak ruang terbuka hijau, serta melakukan rekayasa cuaca.
JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari mengatakan citra satelit yang menggambarkan sumber polusi udara dari PLTU adalah hoaks.
“Foto itu sudah beredar dan kami sebenarnya sudah melakukan kajian. Kalau dilihat di website copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan bagaimana Nitrogen Dioksida di udara itu seperti apa,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/8/2023).
Luckmi menilai ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah isu polusi udara yang saat ini sedang menyelimuti Jakarta. Menurutnya, data dari laman copernicus sentinel-5p satellite menunjukkan arah angin bukan ke Jakarta, berbeda dengan gambar simulasi yang tersebar di masyarakat.
Menurut KLHK, sektor transportasi dan manufaktur masih menjadi masalah utama pencemaran udara di Jakarta yang harus segera dikendalikan agar publik bisa menikmati udara ibu kota yang lebih baik. Luckmi menyebut pengendalian polusi udara harus segera dilakukan menyusul banyaknya faktor penyebab, baik alami maupun tidak alami.
Faktor alami berupa musim, arah dan kecepatan angin, hingga lanskap kota Jakarta. Faktor alami ini susah untuk dikendalikan.
sumber : Antara
Sumber: Republika
