Banda Aceh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) siap mendukung komoditas nilam Aceh sebagai proyek (project) hilirisasi UMKM di Indonesia, khususnya nilam Aceh.
Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rahmat, secara daring usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Razma Agro Jayana, Kementerian UMKM, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, dan Universitas Samudra Langsa pada Rabu (8/7/2026) di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.
Bagus mengatakan, saat ini nilam Aceh masuk dalam komoditas ekspor dunia. Apalagi, komoditas ini memiliki kandungan Patchouli Alcohol (PA) alami Terbaik di dunia, yang melebihi standar nasional dibandingkan daerah lainnya. Selain itu, lanjut Bagus, nilam Aceh dapat dipasarkan secara global karena turut memenuhi 90 persen kebutuhan minyak nilam di dunia.
Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah Kementerian UMKM, Metty Kusmayantie mengatakan, pihaknya bakal memfasilitasi pembiayaan modal untuk pengembangan nilam ini melalui pembiayaan perbankan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.
Metty menjelaskan, sebagai deputi yang membidangi usaha menengah, intervensi yang dilakukan terhadap nilam Aceh juga mereplikasi role model sebagai holding UMKM bagi komoditas lainnya.
“Kami membantu standardisasi agar memenuhi International Organization for Standardization (ISO) serta membuka aksesnya guna dipasarkan demi memenuhi permintaan global,” ujarnya.
Metty berharap komitmen yang telah disepakati melalui PKS tersebut dapat memperkuat ekosistem nilam di Aceh.
Direktur PT Razma Agro Jayana, Teungku Razuan, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sudah memvalidasi dan melakukan asesmen terhadap 372 petani nilam yang tersebar di tujuh kabupaten. Data tersebut diajukan untuk menerima pinjaman modal dari Bank Syariah Indonesia selaku mitra pembiayaan.
Sementara itu, secara keseluruhan, petani nilam yang telah terdata dalam sistem mencapai 1.500 petani mitra yang tersebar di 49 titik area kemitraan dalam 15 Kabupaten/kota
Teungku Razuan mengungkapkan bahwa pemetaan lahan nilam di Aceh kini jauh lebih akurat. Melalui sistem Razma D-Clone, seluruh area telah terdata dalam peta poligon. Saat ini, total luas lahan nilam Aceh yang tersebar di 49 titik wilayah mencapai 1.375 hektare (ha).
“Semua pihak bisa mengakses dasbor sistem ini, termasuk Universitas Samudra yang melakukan pendampingan, begitu juga dengan BSI untuk memantau progres budidaya Nilam dalam yang di biayai,” katanya.
Razuan menjelaskan, penandatanganan PKS ini merupakan puncak pencapaian dari usaha yang sudah dibangun selama setahun terakhir.
“Kami menginginkan seremonial di akhir, artinya kami sudah bekerja duluan. Kalau tanda tangan di awal, khawatir tidak ada yang bekerja lagi nanti,” ujarnya.
Kepala BSI Area Banda Aceh, Bambang Prasetya, mengatakan, BSI sebagai penyalur KUR sangat terbuka terhadap petani nilam. Pihaknya siap mendukung sektor pertanian nilam sesuai ketentuan umum dan berdasarkan kelayakan masing-masing petani.
Bambang menjelaskan, skema pembiayaan akan menggunakan KUR Klaster Avalis, yang memerlukan tindakan lebih lanjut dari perusahaan sebagai avalisnya. “BSI siap memberikan pelayanan KUR kepada para petani nilam,” tutur dia.[]
