Jepang larang ekspor barang mutakhir ke organisasi Rusia dan embargo minyak.
TOKYO — Jepang pada Selasa (10/5/2022) mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia. Pemerintah Jepang memutuskan untuk membekukan aset individu Rusia hingga melarang ekspor barang mutakhir ke beberapa organisasi Rusia termasuk lembaga penelitian ilmiah.
Ini merupakan serangkaian tindakan sanksi oleh Tokyo menyusul invasi Rusia ke Ukraina. Jepang juga bakal memutuskan waktu dan metode embargo minyak Rusia sambil mempertimbangkan dampak ekonomi bagi negaranya.
“Kami ingin mempertimbangkan metode penghapusan bertahap dari waktu ke waktu dengan cara yang meminimalkan dampak buruk pada kehidupan masyarakat dan kegiatan bisnis,” ujar Menteri Perindustrian Jepang Koichi Hagiuda seperti dilansir laman Aljazirah, Selasa.
“Kami akan memikirkan metode dan waktu khusus untuk mengurangi atau menangguhkan impor minyak, dengan mempertimbangkan situasi aktual,” ujarnya menambahkan.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pada Senin (9/5/2022) bahwa Jepang akan menghapus impor minyak Rusia. Sementara Hagiuda mengatakan Jepang tidak dapat berhenti mengimpor minyak dari Rusia tetapi secara bertahap akan menjauh dari ketergantungan pada energi Rusia sambil memastikan akses ke pasokan alternatif.
Soal kemungkinan percepatan pembaharuan pembangkit listrik tenaga nuklir, Hagiuda mengatakan, masih menggunakannya sebagai sumber daya yang penting. Namun tidak ada perubahan dalam kebijakan kementerian untuk melanjutkan restart nuklir hanya setelah mendapat dukungan dari masyarakat lokal.
Menurutnya secara global, Amerika Serikat akan sangat diperlukan untuk mengamankan pasokan energi yang stabil. “Sebagai negara penghasil minyak dan gas, Amerika Serikat memiliki peran besar dan harus secara tegas membangun sistemnya sendiri untuk meningkatkan produksi,” katanya.
Ia juga mengatakan, bahwa terdapat rencana untuk memperluas proyek gas alam cair yang ada di Amerika serikat yang dapat meningkatkan produksi dalam waktu yang relatif singkat dan Jepang bersedia berkontribusi melalui pembiayaan publik.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
