Banda Aceh – Ekonom Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Rustam Effendi, mengingatkan Pemerintah Aceh agar realisasi anggaran tahun 2026 benar-benar difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya mereka yang terdampak bencana. Ia menilai, belanja pemerintah akan sia-sia jika tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan.
“Kita ini sedang menghadapi masalah dan bencana. Jadi realisasi anggaran itu harus benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Kalau realisasi tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, ya sama saja,” kata Rustam Effendi, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, rasionalisasi anggaran yang disarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI perlu disikapi secara bijak dengan menunda pos-pos belanja yang tidak mendesak. Ia menegaskan, prioritas utama saat ini adalah pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana.
“Realisasi harus difokuskan dulu pada apa yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pos-pos yang tidak penting sebaiknya ditunda dulu. Intinya, utamakan kebutuhan riil di lapangan, khususnya bagi masyarakat dan wilayah yang terdampak bencana,” ujarnya.
Rustam mencontohkan sektor pendidikan dan ekonomi sebagai bidang yang perlu mendapat perhatian segera. Ia mengaku menerima informasi bahwa masih banyak anak terdampak bencana yang belum bisa kembali bersekolah karena kekurangan perlengkapan dasar.
“Masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah. Mereka membutuhkan buku, alat tulis, dan perlengkapan sekolah,” katanya.
Di sektor ekonomi, lanjut Rustam, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kehilangan tempat usaha bahkan pasar tempat mereka berjualan.
“Ada pelaku UMKM yang kios atau kedainya sudah tidak ada lagi, bahkan pasarnya pun hilang. Itu semua harus diprioritaskan dulu,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mengejar angka realisasi anggaran tanpa melihat dampaknya bagi masyarakat.
“Jangan sekadar bicara realisasi. Realisasi itu bentuknya apa? Kalau realisasi anggaran tidak menyentuh pokok persoalan atau akar masalah, itu menjadi sia-sia,” tegas Rustam.
Terkait arahan Gubernur Aceh kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk melakukan penyesuaian anggaran, Rustam menilai Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) harus bekerja secara objektif dan selaras dengan kajian dari kementerian.
“Perubahan harus dilakukan secara bijak. Kalau tidak, kesannya akan menjadi tidak baik,” ujarnya.
Selain penanganan dampak bencana, Rustam menyoroti ancaman inflasi yang dinilainya semakin mengkhawatirkan menjelang bulan Ramadan dan tradisi meugang di Aceh. Kondisi daya beli masyarakat yang melemah dikhawatirkan memperparah situasi sosial jika harga kebutuhan pokok terus meningkat.
“Masyarakat belum punya uang. Kalau harga-harga naik lagi, itu bisa memicu masalah serius, bahkan konflik sosial,” kata dia.
Karena itu, ia mendorong agar anggaran juga diprioritaskan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui operasi pasar dan penguatan distribusi barang.
“Anggaran harus diprioritaskan untuk ekonomi masyarakat: mengantisipasi inflasi, melakukan operasi pasar, menjaga distribusi dan pasokan barang di pasar,” tuturnya.
Rustam menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini cukup genting. Ia menekankan pentingnya percepatan distribusi uang ke masyarakat melalui belanja yang produktif dan tepat sasaran.
“Angka inflasi kita sudah cukup tinggi. Situasinya gawat. Daya beli turun, uang belum ada di masyarakat. Jadi intinya, uang harus didistribusikan dulu ke masyarakat. Rasionalisasi belanja itu harus benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. Yang tidak penting, geser dulu,” pungkasnya.[]
